LampuHijau.co.id - Lambannya BPN DKI Jakarta memproses sertifikasi tanah rakyat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) membuat ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Tanah Untuk Rakyat mendatangi Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta di Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (21/3).

Menurut Koordinator Aliansi Pejuang Tanah Untuk Rakyat Romi Jiwa Perwira, Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta sepatutnya mendukung program PTSL yang menjadi program unggulan Presiden Joko Widodo.

Baca juga : Aliansi Pejuang Tanah Untuk Rakyat Desak Kepala BPN Jaktim Dicopot

"Namun kenyataannya BPN justru terkesan mempersulit pelaksanaan Program Reforma Agraria," kata Romi kepada wartawan. Romi mencontohkan pelaksanaan PTSL sejak 2018 hingga saat ini program pendaftaran tanah hanya di angka 80, 25% dan hanya 67,5% yang sudah bersertifikat. "Itu pun banyak warga belum menerimanya," kata Romi.

Padahal sejak tahun 2018 Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan anggaran hibah ke Kanwil BPN DKI Jakarta untuk pelaksanaan Program PTSL hampir Rp500 miliar. Namun ternyata BPN DKI Jakarta hanya mampu merealisasikan 621.434 bidang tanah. Sementara yang masuk K1 hanya 231.767 bidang tanah.

Baca juga : Survei INES: Airlangga Dinilai Paling Tepat Teruskan Presiden Jokowi

"Hingga saat ini tidak ada data akurat berapa sertifikat yang sudah diterima warga DKI Jakarta," beber Romi. Melihat kondisi tersebut, kata Romi, Aliansi Pejuang Tanah Untuk Rakyat menuntut petanggungjawaban BPN DKI atas carut marutnya pelaksanaan PTSL dari tahun 2018 sampai 2023.

"Kami mendesak BPN DKI untuk mensukseskan program Presiden Jokowi terkait reforma agraria. Basmi habis mafia tanah rakyat," pungkas Romi. (dri)