LampuHijau.co.id - Anggota DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga mengakui belum ada terobosan signifikan untuk mengurai kemacetan di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saat ini, jumlah pengguna kendaraan pribadi terutama motor dan mobil kecil/LCGC malah meningkat. Di sisi lain tidak ada pembatasan kendaraan pribadi (motor dan mobil) ke pusat kota, khususnya Sudirman-Thamrin.

"Kemacetan di Jakarta ini tidak bisa dipungkiri. Sudah sangat krusial. Kondisinya sudah cukup parah. Apalagi ada pembangunan proyek infrastruktur di seluruh wilayah. Dalam dua tahun ini, Gubernur kita (Anies Baswedan) belum punya terobosan baru untuk mengurai kemacetan ini," ujar Pandapotan, di Jakarta.

Meski demikian, akunya, ada penurunan kemacetan dengan angka cukup kecil. Hanya 8 persen sesuai survei Tom Tom Traffic Index, yang dirilis belum lama ini. Hasil survei tersebut menempatkan Jakarta sebagai kota dengan kemacetan parah ketujuh di dunia, naik dari peringkat keempat pada tahun 2017.

Baca juga : Kasus Pohon Tumbang di TM Ragunan Belum Ada Tersangka

Dia mengatakan, faktor utama berkurangnya kemacetan lalu lintas disebabkan oleh rampungnya sebagian besar proyek-proyek infrastruktur di Jakarta. Seperti proyek moda raya terpadu (MRT), struktur utama kereta ringan atau Light Rapid Transit (LRT) Jabodebek, penataan trotoar Sudirman-Thamrin, dan lainnya. Di sisi lain, penerapan sistem ganjil genap dianggapnya turut berkontribusi dalam penurunan kemacetan. Bahkan, dia mendorong Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk memperluas kebijakan ganjil genap ini ke kawasan lain dan memperpanjang jam menjadi seharian penuh.

Dari hasil survei sistem ganjil-genap oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Perhubungan saat penyelenggaraan Asian Games 2018, menunjukkan 24 persen pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan angkutan umum akibat penerapan ganjil genap ini. Dari 24 persen, baru 38 persen saja warga yang memilih menggunakan jasa angkutan umum massal.

Kendati telah ada moda transportasi publik yang memadai, seperti MRT, LRT dan Transjakarta, politisi PDIP ini menganggap kemacetan tidak bisa dilepaskan dari Jakarta. Dia menilai, ada kesalahan manajemen dalam tubuh pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena belum memiliki konsep untuk benar-benar mengatasi kemacetan DKI.

Baca juga : Tingkatkan Pengembangan Usaha, Sudin PE Jakpus Berikan 350 IUMK Kepada Peserta PKT

"Pencabutan pembatasan sepeda motor di kawasan Thamrin, justru kontradiktif dengan kampanye mengajak orang beralih ke transportasi massal maupun mengurangi kemacetan lalin di pusat kota. Pemprov juga masih kesulitan untuk mengintegrasikan antarmoda, baik MRT, LRT, Transjakarta, hingga bus sedang dan angkot," jelasnya.

Untuk itu, kata Pandapotan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di jalan-jalan protokol. Selain itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta harus segera menerapkan e-parking progresif di pusat kota, hingga memperbanyak penyediaan park and ride di pinggiran kota (terminal, stasiun, halte simpul).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, pihaknya terus mengupayakan integrasi transportasi umum massal sehingga memudahkan orang untuk mengakses kendaraan publik. Dengan demikian, warga Jakarta mau meninggalkan kendaraan pribadi mereka dan beralih ke angkutan umum.

Baca juga : HUT Jakarta ke-492, Pemprov DKI Gelar Berbagai Acara Menarik

"Dengan kendaraan pribadi berkurang, maka traffic akan berkurang. Kemudian itu diiringi dengan pembukaan rute-rute baru layanan Transjakarta. Kita juga menugaskan Transjakarta untuk menyambung dengan transportasi publik lain seperti kereta api dan MRT. Lalu, beroperasinya beberapa fly over dan underpass itu membantu mengurangi kemacetan," kata Anies. (ULI)