Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Perry Warjiyo menjadi calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028. Pemerintah dan DPR pun berpesan, agar Perry bisa menjaga inflasi dan nilai tukar sebagai Pekerjaan Rumah (PR) Bank Indonesia ke depan.
Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan, inflasi tahun ini lebih terkendali. Hal ini dikatakannya, menunjukkan efektifitas kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) dan GNPIP (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan). “Secara garis besar mungkin akan less aggressive dari sebelumnya mengingat inflasi sudah mulai terkendali dan sedang dalam tren untuk kembali ke target range BI,” tutur Riefky, Kamis (23/2/2023).
Namun ia mengingatkan, pemerintah untuk perlu mewaspadai lonjakan inflasi saat puasa dan lebaran 1444 H/2023 M yang sudah di depan mata. “Secara business cycle akan ada tekanan inflasi mendekati puasa dan lebaran. Perlu dijaga agar suplainya tetap terkendali,” kata Riefky.
Baca juga : KIB Prioritaskan Airlangga, Pengamat: Pantas, Karir dan Kinerjanya Cemerlang
Pada kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan, akan ada dampak positif ketika Perry Warjiyo terpilih kembali sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk kedua kalinya yakni periode 2023-2028. "Tentu ada dampak positifnya," ucapnya, Kamis (23/2/2023).
Menurutnya, jika Perry terpilih kembali, kebijakan BI akan tetap berjalan sebagaimana saat ini, begitu juga soal koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. "Karena ada jaminan tidak ada perubahan kebijakan yang drastis di Bank Indonesia nanti ketika Pak Perry kembali terpilih," terangnya.
Meski demikian, Piter menegaskan, masih terlalu awal untuk menyebut Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028. "Perry masih harus menunggu persetujuan DPR, meski telah disebut-sebut menjadi calon tunggal," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memiliki lima langkah strategis untuk menjaga inflasi. ”Hal yang dilakukan untuk mencapai target 3 plus minus 1% di tahun 2023 adalah memperkuat kebijakan dan menjaga stabilitas makro ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Menko Airlangga, beberapa waktu lalu.
Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar menambahkan, sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat efektivitas upaya pengendalian inflasi tersebut, TPIP selanjutnya akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023.
"Dalam komitmen seluruh pihak, TPIP akan menyelenggarakan Rakornas pengendalian inflasi di Agustus 2023 dengan tema memperkuat sinergi inovasi untuk stabilitas harga pangan menuju ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” tandas Menko Airlangga. (Asp)
