LampuHijau.co.id - Memasuki tahun politik, kalangan anggota dewan mulai sibuk mempersiapkan diri menghadapi pileg 2024. Tak jarang, oknum anggota DPRD DKI ikut 'cawe-cawe' dalam proyek di lingkungan Pemprov DKI.

Seperti saat rapat komisi D dengan SKPD mitra kerja yang digelar di ruang Komisi D DPRD DKI di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (1/2/20223). Tersiar kabar usai rapat tersebut jadi ajang para oknum anggota dewan 'cawe-cawe' dalam proyek yang ada di dinas yang menjadi mitra kerjanya. Nah Lho?

Baca juga : Komisi D Berharap Dinas SDA Tuntaskan Lahan di Proyek Saringan Sampah

Terkait kondisi ini, pengamat kebijakan publik Amir Hamzah mengungkapkan kondisi tersebut memang kerap terjadi. Menurutnya, DPRD sudah merampungkan APBD untuk kepentingan rakyat.

Realisasi pengadaan barang dan jasa yang sudah diputuskan melalui APBD itu merupakan tanggung jawab eksekutif. "Biarlah eksekusif melaksanakan tugasnya. DPRD tinggal melakukan pengawasan saja, bukan malah minta bagian proyek. Kalau seperti ini bisa terjadi seperti kasus tanah Munjul dan Pulo Gebang, Jakarta Timur," ujarnya saat berbincang dengan wartawan, Kamis (2/2/2023).

Baca juga : Belum Bangun Komunikasi ke KIB, Pengamat: Ada Rencana Politik dari Ketum PPP yang Baru

Menurut Amir perlu kehati-kehatian dari pihak eksekutif agar tidak tergoda dengan ajakan dari oknum DPRD. "Kalau salah-salah menanggapi itu mereka (eksekutif-red) bisa dikorbankan," ungkapnya. (dri)