LampuHijau.co.id - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo kembali menegaskan bahwa seluruh kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat wajib berbayar jika memasuki jalan raya berbayar non tol atau dikenal dengan istilah ERP.

Rencana ini memang masih menjadi pembahasan antara Pemerintah DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta. Namun rencana Pemerintah DKI Jakarta untuk menerapkan ERP ini banyak menuai pro kontra di tengah masyarakat.

Salah satu yang mengkritisi adalah Politisi Partai Gerindra dan juga tokoh muda DKI Jakarta, Braditi Moulevey atau Bang Levi. Menurut Bang Levi rencana untuk memberlakukan tarif jalan berbayar ini harus dikaji kembali secara menyeluruh.

Baca juga : Braditi Moulevey Resmi Daftar Caleg DPRD DKI

"Apalagi saya dengar rencana dari Kadishub DKI Jakarta, dalam media online, mengatakan bahwa seluruh kendaraan bermotor wajib membayar baik roda empat maupun roda dua, tidak terkecuali ojol maupun kendaraan lainnya yang berplat hitam," ujar Bang Levi.

Hal itu, lanjutnya, menunjukkan ketidakpekaan Pemda DKI Jakarta dalam hal ini Kadishub terhadap kondisi masyarakat. "Tahun 2023 ini tahun politik. Bapak Heru merupakan Pejabat sementara Gubernur DKI Jakarta hingga 2024, saya rasa Pak Heru harus meninjau kembali rencana untuk menetapkan jalan berbayar ini," tegas dia.

Ditambahkan Bang Levi, jika Pemerintah DKI Jakarta tetap memaksakan tarif jalan berbayar ini, pasti akan ada gejolak. Sebab dirinya banyak mendengar keluhan dari masyarakat yang menolak rencana itu.

Baca juga : Jalan Raya Berbayar Harus Memberikan Kesejahteraan bagi Warga DKI

"Apalagi ini tahun politik, sangat beresiko sekali. Ditambah lagi kita baru keluar dari wabah virus Covid-19 yang cukup lama memporak-porandakan kehidupan. Ini masyarakat baru bangkit, harusnya pemerintah sedikit lebih peka dengan kondisi masyarakat sekarang," paparnya.

Faktanya, ujar Bang Levi, banyak masyarakat yang terkena PHK dan kehilangan pekerjaan pada saat wabah Covid kemarin. Saat ini mereka sedang berusaha kembali untuk mencari pekerjaan. Termasuk dunia usaha, banyak pengusaha yang gulung tikar, dan sekarang mereka baru mulai bangkit kembali. Harusnya pemerintah memberikan insentif dan mempermudah segala bentuk pelayanan maupun perizinan bagi masyarakat.

"Jangan hanya ingin meningkatkan APBD dan mengurangi kemacetan, akan tetapi masyarakat banyak yang dikorbankan," tukas Bang Levi.

Baca juga : Berani Lapor Diri, Pemkot Jaksel Pastikan Pelajar Pemakai Narkoba Direhabilitasi BNNK

Jika memang ingin mengurangi kemacetan, dia menyarankan pemerintah DKI Jakarta memperbaiki dahulu sistem dan fasilitas transportasi umum. Tidak hanya pelayanan saja, akan tetapi jumlah angkutannya juga harus diperbanyak, jika perlu full disubsidi angkutan umumnya dan mengratiskan kepada masyarakat yang menggunakan. Sehingga akan lebih menarik naik kendaraan umum dan terasa manfaatnya bagi masyarakat.

"Itu harusnya yang diprioritaskan terlebih dahulu, jangan sampai berharap untuk menyelesaikan masalah tetapi timbul masalah baru," pungkasnya. (MW)