LampuHijau.co.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia bisa berdikari dalam bidang energi jika bisa melepas ketergantungan BBM. Pasalnya, Indonesia memiliki sejumlah sumber energi terbarukan yang bisa digunakan. Namun untuk menuju itu semua, masih ada tantangan yang harus dihadapi.

“Indonesia berdikari energi, ketergantungan di sektor otomotif, yaitu BBM, selama BBM bisa kita convert, bisa biodiesel dan kombinasi EV, tentu tujuan untuk kemandirian energi bisa dicapai. Tetapi di antaranya kita harus memanfaatkan resource batubara yang besar, coal to liquid, jadi antara agar ketergantungan pada impor BBM bisa dikurangi,“ tutur Menko Airlangga di acara Diskusi Berdikari, Lawan Krisis Global dengan Ketahanan Energi, di Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Lebih lanjut Airlangga mengungkapkan, Indonesia juga memiliki potensi besar untuk memproduksi solar panel. "Ada berkembang pabrik kaca, solar panel ini basisnya kaca, atau silika yang bahan bakunya Indonesia miliki. Belum lagi kekayaan alam, ribuan pulau, danau, laut. Indonesia bisa menjadi renewable energi terbesar di Asia," ungkap Airlangga.

Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, Pemerintah telah belajar teknologi Clean Coal dari Jepang. “Negara tetangga bicara clean coal tech, Jepang menguasai teknologi berbasis nuklir terkait renewable energy. Indonesia ditawarkan energi berbasis nuklir. Kita punya sumber uranium di Kalimantan Barat,” terang Menko Airlangga.

Baca juga : Selain Ekspor dan Hilirasi, Pemerintah Harus Perhatikan Industri yang Belum Pulih

Kemudian masih dari Jepang ada teknologi Co Firing, pengembangan hidrogen dan amonia sebagai bahan bakar pengganti batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Co firing sendiri dilakukan dengan menambahkan bahan bakar lain, seperti biomassa yang dibuat dari sampah atau limbah, termasuk dari ladang minyak yang sudah tidak digunakan.

“Dengan dua teknologi itu kita bisa mencapai karbon netral, dan ini renewable,” klaim Airlangga.

"Transisi energi menuju energi terbarukan akan berhasil jika dikerjakan secara gotong royong. Tidak bisa jika Pemerintah pusat saja yang bergerak," tandas Airlangga.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan, meski masih bergantung pada impor BBM, dalam Indeks Ketahanan Energi, Indonesia masuk dalam kategori ‘Tahan’.

Baca juga : Tahun Ini Pemerintah Harus Jaga Pertumbuhan Ekonomi dan Fokuskan Kebijakan Investasi

“Dunia boleh krisis, berdasarkan angka Indeks Ketahanan Energi, di kategori ‘Tahan’, belum ‘Sangat Tahan’. Belum karena faktor tadi, impor BBM. Kalau sudah tidak ada kita menuju kemandirian,” ujar Djoko, Selasa (24/1/2023).

Untuk itu, dia mendorong pemerintah agar memperkuat kebijakan transisi energi yang sudah ada, misalnya saja teknologi DME pengganti LPG, memperkuat studi kompor listrik agar visible, dan tentu saja melarang produksi kendaraan berbahan bakar minyak.

“Kalau ada kebaikan seperti itu akan lebih cepat. Itu untuk bensin. Harus sudah mulai memproduksi motor listrik. Itu juga harus kita ajak, berbisnis LPG, kita ajak untuk investor juga di di DME dan motor listrik,” tutur Djoko.

Sementara bagi PLN, transisi energi di Indonesia harus diiringi inovasi untuk mencapai target Net Zero Emission 2060. Salah satunya melalui prinsip operasi sistem menggunakan konsep Trilema Energi (ekonomis, andal dan rendah emisi). Pasalnya, potensi yang besar, pasti diikuti tantangan yang luar biasa.

Baca juga : Tahan Kenaikan Suku Bunga Acuan BI, Pemerintah Harus Cepat Turunkan Inflasi

“PLTP panas bumi punya potensi yang nomor dua terbesar. Namun, sampai saat ini banyak kendala pengembangan geothermal,” ungkap Direktur Transmisi PLN Evy Haryadi, Selasa (24/1/2023).

Selain pendanaan, penyerapan teknologi juga masih menjadi kendala. Potensi energi terbarukan yaitu energi tenaga surya, energi air, energi angin atau energi bayu, energi limbah biomassa, dan juga potensi pembangkit mikrohidro.

“Bergerak dari energi fosil yang berpolusi ke renewable yang tidak ada emisi. Yang jadi masalah adalah ketika kita melakukan ini ada cost yang harus dibayar dan dipertimbangkan terhadap daya beli masyarakat,” pungkas Evy. (Asp)