Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, kinerja impresif APBN sebagai shock absorber dan menjadi instrumen penting melindungi rakyat dalam mendorong pemulihan ekonomi Nasional.
Kinerja impresif APBN 2022 terlihat dalam defisit pada angka 2,38% dari target sebesar 4,5% serta pendapatan negara sebesar 115,9% dari target atau tumbuh 30,6%. Untuk tahun 2023 ini, Menko Airlangga mengingatkan APBN masih sebagai shock absorber untuk menjaga momentum pemulihan. Salah satunya, dia meminta para kepala daerah dapat mengoptimalisasi belanja pusat dan daerah untuk peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) yang menjadi faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.
"Dan di tahun 2023 walaupun sepertiga ekonomi dunia mengalami persoalan atau krisis, Indonesia dikatakan masih cukup optimis dengan pertumbuhan, diharapkan bisa di kisaran 4,7-5,3%," kata Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini, beberapa waktu lalu.
Baca juga : Target Pertumbuhan Ekonomi 5%, Ekonom: Harus Inklusif dan Dinikmati Semua Kalangan
Menanggapi hal itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mendorong pemerintah untuk memiliki belanja yang efisien dan tepat sasaran. “Seringkali program antar kementerian tumpang tindih, Program pusat daerah juga double-double. Oleh karena itu anggaran belanja selain tidak efisien juga tidak tepat sasaran,” tutur Esther, Rabu (18/1/2023).
Selain itu, ada kendala dari pencairan dana pusat ke daerah. Hal ini karena pencairan APBN selalu terlambat karena birokrasinya relatif kompleks. "Jadi, jika pemerintah mendorong belanja fiskal yang sehat sejak awal, maka kendala tersebut harus dapat diatasi," jelas Esther.
Untuk itu, ia menyarankan pemerintah agar memberikan target yang terukur seperti Key Performence Indeks (KPI). "Seharusnya dikaitkan dengan target KPI setiap instansi, misalnya tingkat kemiskinan 7%, tingkat pengangguran berkurang, penyerapan tenaga kerja 4 juta per tahun, dan seterusnya," tandasnya.
Baca juga : Jaga Inflasi, Menko Perekonomian: Subsidi Energi Tahun Depan akan Lebih Tepat Sasaran
Sementara Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, APBN belum mampu memulihkan ekonomi. Menurutnya, sebaran APBN harus merata jika Pemerintah benar-benar ingin memulihkan ekonomi Nasional. Di sisi lain, sebagai shock absorber, pendapatan APBN dari pajak juga tidak boleh membebani rakyat.
"Pasalnya, APBN tahun ini sangat membebani rakyat dengan pengenaan pajak yang mencapai 70% dari total penerimaan negara," ujarnya, Rabu (18/1/2023).
Menurutnya, ada kekurangan dengan pendapatan Rp2.463 triliun, namun belanja sebesar Rp3.061 triliun. "APBN tidak rasional, karena mereka tahu, susah mencari dana segar untuk percepat pemulihan ekonomi," tambahnya.
Seperti diketahui, belanja negara secara nasional dalam APBN tahun 2023 disepakati sebesar Rp3.061,2 triliun, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun. (Asp)
