Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan tahun 2023 dengan skema normal dan target capaian hingga 1 juta penerima.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, skema normal Kartu Prakerja akan lebih berfokus pada upaya re-training, dan re-skilling. Pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam.
“Program Kartu Prakerja berlanjut dengan pelaksanaan skema normal yang diatur dalam Peraturan Presiden 113/2022, yang aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian 17/2022,” kata Ketum Golkar itu, beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal itu, Pakar Ketenagakerjaan BRIN Triyono mengatakan, sangat tepat yang dilakukan Pemerintah untuk mengejar kebutuhan tenaga kerja di Industri 4.0. “Bagaimanapun kalau berbicara tentang kapasitas tenaga kerja tidak lepas dari pergerakan pasar kerja, ke depan harus mengikuti apa yang dibutuhkan, misalnya bidang IT, big data, apalagi main big data, ini skill yang bisa dituntut dan disediakan dalam Kartu Prakerja,” kata Triyono, Senin (9/1/2023).
Menurutnya, dengan dilakukan dalam skema normal, artinya mengedepankan peningkatan skill ketimbang Bantuan Sosial (Bansos). Selain itu, ada juga pelatihan yang dilakukan dengan tatap muka. Sehingga diharapkan akan lebih efisien.
“Bisa meningkatkan kapasitas dari tenaga kerja kita melalui sistem yang tatap muka ya. Selain tatap muka, tentunya dievaluasi, dan bagaimana teman-teman dari Swasta bisa melihat apa saja dari jenis pekerjaan dan jenis yang dilatih akan terserap di pasar tenaga kerja,” terang Triyono.
Terlebih saat ini dan ke depannya, tenaga kerja Indonesia harus kompetitif. Apalagi adanya proyeksi penurunan Pertumbuhan Ekonomi dunia, yang sedikit banyak akan mempengaruhi industri terdampak.
“Meski di level internasional saya melihat adanya penurunan pertumbuhan ekonomi, dan kemudian di level PHK juga mengancam. Saya melihat diperlukan namanya skill untuk memperluas lapangan pekerjaan, namun juga membuka ruang-ruang pekerjan baru,” tandas Triyono.
Sementara Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menilai, Kartu Prakerja menjadi salah satu dari sedikit program Pemerintah yang terencana dan terlaksana dengan baik. "Dari evaluasi yang saya lakukan, Kartu Prakerja adalah sedikit program yang sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Pemerintah tinggal melanjutkan dan meningkatkan yang sudah baik tersebut," ujarnya, Senin (9/1/2023).
Baca juga : Ketua DPR RI: Tingkat Kematian Tinggi, Harus Jadi Bahan Evaluasi Pemerintah
Namun, Piter mengungkapkan, Kartu Prakerja hendaknya tidak dibatasi dengan kemampuan (skill) tertentu. Ia menyarankan, agar Kartu Prakerja bahkan bisa meningkatkan skill peserta di setiap jenis pelatihan yang dipilih.
"Program Kartu Prakerja ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja di semua sektor semua bidang. Jadi, tidak dibatasi. Semua skill perlu diperkuat. Para peserta Kartu Prakerja bebas memilih skill yang menurut mereka dibutuhkan," pungkasnya. (Asp)
