Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Yusuf Wibisono mengatakan, ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan Pemerintah untuk memitigasi risiko di tahun 2023, salah satunya dengan menjaga daya beli masyarakat.
“Menjadi krusial bagi pemerintah untuk berkonsentrasi pada menjaga daya beli rakyat dengan penguatan bansos dan jaring pengaman sosial, serta menjaga ketahanan pangan dan energi. Pemerintah sebaiknya segera berfokus pada perekonomian domestik kita yang besar, beralih dari export-led growth menuju ke domestic demand-led growth," tutur Yusuf, Jumat (23/12/2022).
Hal ini dikatakan Yusuf menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menyebut tantangan ekonomi Indonesia ke depan terus berdatangan dan Indonesia telah belajar menghadapi ketidaktahuan dan ketidakpastian ekonomi, terutama ketika menghadapi pandemi covid-19. Indonesia mampu menghadapi dengan segala kemampuan dan resiliensinya melalui koordinasi di sektor fiskal, moneter, maupun riil.
"Tentu ini menjadi pembelajaran berharga untuk menangani ketidakpastian risiko ke depan," kata Airlangga beberapa waktu lalu.
Yusuf menambahkan, meski perekonomian kita relatif less connected dengan perekonomian global, namun keterkaitan dan dampak perekonomian global ke perekonomian kita tidak bisa dipandang kecil, terutama melalui jalur ekspor-impor dan jalur aliran modal asing.
“Komponen ekspor-impor dalam perekonomian kita berkontribusi sekitar 20%, resesi global dipastikan akan melemahkan ekspor sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan dan 'menjadi penyelamat' di masa pemulihan pasca pandemi ini,“ jelas Yusuf.
Selain itu, melemahnya ekspor yang diikuti melemahnya aliran modal asing baik FDI maupun investasi portofolio juga akan melemahkan nilai tukar rupiah. Terlebih aliran modal keluar yang berpotensi meningkat seiring kenaikan bunga acuan di negara-negara maju.
Untuk itu, Yusuf menyarankan, kebijakan moneter untuk menjaga nilai tukar rupiah sebaiknya tidak lagi mengandalkan suku bunga, namun beralih dari pendekatan suku bunga tinggi ke pendekatan pengelolaan devisa yang efektif, terutama melalui repatriasi DHE (Devisa Hasil Ekspor), Sumbet Daya Alam (SDA), dan menukarnya secara efektif ke rupiah.
Baca juga : Politisi Gerindra Minta Kenyamanan dan Kebersihan Pasar Rakyat Sawangan Terus Dijaga
"Pemerintah harus bersikap tegas kepada eksportir yang tidak melakukan repatriasi DHE ke dalam negeri, termasuk dengan melakukan penyesuaian terhadap rezim devisa bebas," tegasnya.
Sementara Pakar Ekonomi dari Universitas Jember Adhitya Wardhono mengungkapkan, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) patut memperkuat dan mempererat kerja sama untuk memitigasi ancaman krisis global. Menurutnya, pelambatan perekonomian global adalah tidak dapat dipungkiri dan bisa menggerus ekonomi Indonesia.
"Sehingga pertumbuhan ekonomi global diperkirakan juga akan melandai. Sehingga tidak mudah bagi Indonesia untuk bertahan di kondisi ekonomi 2023 yang diperkirakan suram," ujarnya, Jumat (23/12/2022).
Dikatakannya, Indonesia tetap harus waspada. Ketergantungan terhadap ekonomi global masih cukup tinggi, sehingga sektor ekspor dan investasi harus terus digenjot dengan berbagai program Pemerintah. "Untungnya, penentuan produk domestik bruto (PDB) yang menjadi dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi Indonesia didominasi oleh sektor konsumsi," ucapnya.
Untuk itu, ia menekankan pentIngnya sinergitas dan efektivitas kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter. Terlebih, bagi Indonesia semakin berat menjelang tahun politik ini.
"Duet maut mereka jangan sampai kendor. Ini fase pemulihan ekonomi karena pandemi belum selesai. Ada efek memar yang belum sembuh. Perlu tetap fokus. Karena bisa dipastikan kinerja ekspor akan menurun dengan pelambatan ekonomi global, cadangan devisa pasti tergerus, maka perlu dilakukan langkah untuk tetap menjaga stabilitas nilai tukar tanpa menahan laju pertumbuhan ekonomi," pungkasnya. (Asp)
