Indonesia Butuh 9 Juta SDM Digital, Ekonom: Butuh Kolaborasi Pendidikan dan Industri

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto. (Foto: ist)
Senin, 5 Desember 2022, 20:26 WIB
Jakarta City

LampuHijau.co.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia membutuhkan jutaan tenaga kerja dalam bidang digital. Peluang yang besar ini, mengingat tumbuh suburnya ekosistem digital.

“Kita butuh 9 juta tenaga kerja dalam 15 tahun atau kita harus melahirkan 600 ribu tenaga kerja setiap tahun. Inilah tugas Kadin, akselerasi pendidikan agar digitalisasi yang sebagian besar tergantung SDM seluruhnya bisa dipersiapkan oleh anak-anak muda kita,” tegas Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto, akhir pekan lalu.

Menurutnya, dengan memanfaatkan kondisi perekonomian nasional yang membaik saat ini, ditambah dengan keuntungan memiliki bonus demografi yang diperkirakan terjadi hingga 2035, salah satu yang dapat dilakukan yakni dengan mengakselerasi ekonomi digital.

"Dengan nilai ekonomi digital di kawasan ASEAN yang diproyeksikan mencapai USD330 miliar pada tahun 2025, Indonesia harus ikut mengambil peluang termasuk dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia," tambah Airlangga.

Baca juga : Aktivasi di Kota Tua, JXB Kolaborasi dengan Playstation

Lebih lanjut Menko Airlangga mengungkapkan, upaya penyiapan talenta digital yang didorong melalui investasi di bidang pendidikan saat ini, telah dimulai dengan kehadiran Apple Academy di Indonesia. Selain itu, IBM juga telah berencana untuk mendirikan Hybrid Cloud Academy di Batam.

"Di sisi lain, pembangunan data center yang merupakan infrastruktur digital yang paling penting dalam jangka pendek, juga tengah dilakukan di KEK Nongsa Digital Park dan diharapkan dapat menjadi Game Changer," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan, memang terjadi gap permintaan dan penawaran digital talent. “Jadi, memang masih terjadi gap permintaan dan penawaran digital talent ini. Bahkan ada survei yang mengatakan ada 60 persen perusahaan Tekfin yang mengaku susah mendapatkan digital talent di bidang data programming dan data analysis,“ kata Nailul, Senin (5/12/2022).

Karena itu, mereka malah merekrut pekerja asing untuk dua posisi tersebut. “Makanya butuh integrasi pendidikan kita dengan kebutuhan teknologi. Ini yang sampai saat ini belum ketemu,” ungkap Nailul.

Baca juga : Agar Terserap Maksimal, Ekonom: Perkuat Kebijakan dan Sinergikan Pendidikan Vokasi dengan Industri

Di sisi lain, program vokasi yang dilakukan pemerintah juga disebut bisa menyiapkan tenaga kerja digital. "Pemerintah telah memiliki program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja dan mengurangi angka pengangguran," tandasnya.

Sementara Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Muhammad Hanri mengungkapkan, akselerasi ekonomi digital menjadi keharusan ketika UMKM ingin naik kelas. Menurutnya, ketika UMKM mampu mengadopsi digitalisasi, maka akan terbuka peluang bagi UMKM untuk lebih berkembang.

"Saya setuju dengan Pak Menko kalau adopsi digitalisasi, baik tata kelola usaha, pemasaran, sampai pembayaran, tidak bisa dielakkan dan jadi bagian penting kalau UMKM mau naik kelas. Mereka bisa dapat vendor yang lebih luas, tata kelola usaha yang lebih efisien, dan bisa memasarkan produknya dengan lebih luas lagi," ujarnya, Senin (5/12/2022).

Meski demikian, potensi besar dari UMKM yang terdigitalisasi juga dibersamai dengan tantangan berat. Sarana dan prasarana digital harus segera dipersiapkan oleh Pemerintah untuk mengakselerasi ekonomi digital.

Baca juga : Investasi Diminati Kaum Muda, Ekonom: Didorong Digitalisasi Jasa Keuangan yang Kencang saat Pandemi

"Tapi tentunya hal ini bukan tanpa konsekuensi. Salah satunya adalah Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur yang mendukung. Seperti jaringan internet, support device yang dibutuhkan, hingga capacity building bagi para pelaku ini supaya bisa adopt dengan baik," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga patut membuat kebijakan yang mampu memperkuat sisi permintaan, serta mendorong publik untuk masuk dalam ekosistem ekonomi digital. Pemerintah juga harus memperhatikan keberadaan dan kelayakan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, pengiriman barang, ataupun bandara.

"Demand side juga harus diperkuat. Pelanggan juga harus mulai bergerak mengadopsi digitalisasi seperti pembelian, pembayaran, supaya environment-nya juga terbentuk," pungkasnya. (Asp)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal