LampuHijau.co.id - Wakil Ketua Komisi C mempertanyakan tidak diinputnya usulan DPRD DKI dalam penyertaan modal daerah (PMD) bagus sejumlah BUMD tahun 2023. Padahal anggaran tersebut sudah diputuskan dalam rapat Banggar 3 November 2022 lalu.

"PMD tahun 2023 Rp 8,3 T. Itu usulan komisi C. Tapi tidak terinput di MoU APBD 2023. Komisi C merekomendasikan agar anggaran tersebut di input kembal oleh pihak eksekutif," ujar Haji Rasyidi saat berbincang dengan wartawan, Senin (21/11/2022).

Baca juga : Sikapi Masalah Pertanahan, Pemerintah Diminta Serius Membenahi

Menurut politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) anggaran tersebut diperuntukkan bagi sejumlah BUMD antara lain Dharma Jaya, Food Station, PAM Jaya, Jakpro, Pasar Jaya, Jaktour dan Sarana Jaya.

"Mudah-mudahan di Banggar diingatkan kembali untuk memasukan kembali anggaran tersebut," bebernya. Meski demikian politisi dapil Jakarta Timur ini merasa heran kenapa anggaran tersebut sampai tidak diinput pihak eksekutif.

Baca juga : Toko Emas di Tangerang Dirampok, Pelaku Tembak Sekuriti

"Apakah ini suatu kesengajaan atau keteledoran dari pihak eksekutif. Apakah perlu punishment bagi pihak-pihak terkait hingga tidak menginput anggaran tersebut," pungkasnya. (DRI)