LampuHijau.co.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi merasakan getaran optimisme dari rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2023, yang dipaparkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI Jakarta pada saat Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

"Secara garis besar terjadi peningkatan sejumlah proyeksi pendapatan, sehingga besaran kebijakan umum APBD tahun 2023 yang diusulkan kepada Badan Anggaran DPRD DKI mencapai Rp85,5 triliun," kata Pras, sapaan akrab Prasetio Edi Marsudi, di Jakarta, Senin (31/10/2022).

Baca juga : Akhir Pandemi di Depan Mata, Puan: Harus Tetap Waspada

Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan kepada jajaran DPRD DKI Jakarta, agar setiap anggaran kegiatan pemerintah di tahun depan harus fokus menuntaskan dua masalah besar Jakarta, yakni banjir dan kemacetan.

"Kemudian pemulihan ekonomi serta antisipasi menghadapi resesi. Tidak ada lagi program kerja khayalan. Semua harus tepat sasaran sesuai dengan kajian, inventarisir kebutuhan, hingga kondisi di lapangan," tandas Pras.

Baca juga : Soroti Pencurian Motor, DPRD Subang Desak Polsek Pamanukan Rajin Patroli

Usai menerima usulan KUA-PPAS, DPRD DKI Jakarta akan melakukan sinkronisasi kegiatan belanja dengan skala prioritas kebutuhan warga yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Ini tertuang dalam Rapat Banggar bersama Eksekutif/TAPD mulai hari ini 31 Oktober sampai dengan 3 November mendatang.

"Semoga sinergi kerja-kerja DPRD dan Pemprov DKI Jakarta ini membuahkan hasil yang bermanfaat dan dirasakan dampak baiknya bagi semua masyarakat Jakarta," imbuh Pras. (ULI)