Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Dunia tengah menghadapi krisis pangan dan energi akibat Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. Krisis ini juga sebenarnya tidak lepas dari dampak perubahan iklim, seperti banjir dan gelombang panas yang melanda berbagai wilayah dunia. Indonesia juga akan terdampak krisis global ini. Baik secara ekonomi dan politik.
Karena itu, menurut Mahawan Karuniasa, CEO Environment Institute dan Ketua Umum Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK Indonesia Network) sudah saatnya, atau bahkan Indonesia sedang memasuki era kepemimpinan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan.
Baca juga : Pembangunan di Kabupaten Subang Harus Jaga Kelestarian Lingkungan
“Karena terjaganya ketersediaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan menjadi syarat bagi Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera,” kata Mahawan Karuniasa dalam Launching Webinar the 2nd Inclusive Green Economy Modelling (IGEM) Course Indonesia, yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (25/10).
Seperti diketahui, setelah 50 tahun Deklarasi Stockholm pada 1972, justru masyarakat global menghadapi tiga krisis bumi yang dilansir oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. Yakni, perubahan iklim, pencemaran dan sampah, serta kerusakan lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati.
Nur Masripatin, Penasehat Senior Menteri LHK Bidang Perubahan Iklim dan Konvensi Internasional mencatat, pentingnya kompetensi ekonomi hijau yang inklusif untuk implementasi kebijakan pengendalian perubahan iklim. Antara lain, target Net-Sink FOLU pada 2030, maupun agenda Net Zero Emission Indonesia yang akan mencapai emisi bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Kegiatan the 2nd IGEM Course Indonesia adalah kelanjutan dari IGEM Course Seri ke-1 yang diselenggarakan pada 2021, keduanya atas dukungan UN PAGE Indonesia. Pelatihan ini juga merupakan Kerjasama antara Environment Institute dan APIK Indonesia Network yang diikuti oleh mahasiswa S2 dan S3 dari 12 universitas di Indonesia. (DTR)
