LampuHijau.co.id - Setelah dilantik menjadi Pj gubernur DKI Jakarta, 17 Oktober 2020, Heru Budi membuka posko  pengaduan bagi warga Jakarta. Bahkan, dalam beberapa hari belakangan ini, posko pengaduan selalu didatangi warga. Bukan tidak mungkin, ada warga yang melaporkan tentang perilaku dan kinerja para pejabat di lingkungan Pemprov DKI.

Kabar beredar, kalangan ASN pun mulai ketar-ketir dengan keberadaan posko pengaduan warga itu. "Harusnya persoalan ini dilihat secara positif oleh ASN. Tidak perlu ada kekhawatiran seperti itu. Karena yang dilaporkan masyarakat kan kinerjanya. Bukan pada pribadi-pribadi dari pejabat itu," ujar anggota Fraksi PDIP di DPRD DKI H. Rasyidi kepada wartawan, Senin (24/10/2022).

Baca juga : Raih Predikat Kinerja Sangat Bagus, Bank DKI Terima Infobank Award 2022

Dalam hal kinerja, sambung Wakil Ketua Komisi C ini, tolak ukur kesuksesan SKPD atau pun pejabat di lingkungan Pemprov lainnya berkisar pada 85 persen.  "Kalau masuk pada tahapan 85 persen. Maka kinerja itu clear dan tidak perlu dipersoalkan," bebernya.

Politisi dapil Jakarta Timur ini menyarankan agar ASN menyesuaikan dengan kepemimpinan Pj Gubernur DKI Heru Budi. "Saya kira tidak perlu takut lah. Tinggal menyesuaikan saja dengan management kepemimpinan PJ gubenur," ungkapnya.

Baca juga : Relawan Resmi Laporkan Perusakan Baliho Puan di Medan ke Polisi

Seperti diketahui, kabar bakal adanya pergantian atau rotasi di lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta mulai berhembus.  Hal itu bersamaan dengan momentum pelantikan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (dri)