LampuHijau.co.id - Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tinggal menghitung hari. 16 Oktober besok, adalah hari terakhir Anies memimpin DKI Jakarta. Selama lima tahun menahkodai Pemerintah DKI Jakarta, Anies telah menghabiskan Rp 395,74 triliun APBD DKI Jakarta.

Angka ini dihitung dari APBD-P tahun 2018 hingga APBD-P tahun 2021 dan APBD murni tahun 2022. Rinciannya, APBD-P 2018 Rp 83,26 triliun, APBD-P 2019 Rp 86,89 triliun, APBD-P 2020 Rp 63,23 triliun, APBD-P 2021 Rp 79,89 triliun dan APBD murni 2022 Rp 82,47 triliun.

Menurut Pengamat Perkotaan Sugiyanto, dengan anggaran sebesar itu, seharusnya Anies dapat meningkatkan indeks kebahagiaan Provinsi DKI Jakarta. “Artinya tingkat kebahagian masyarakat Jakarta juga harus ikut naik.

Baca juga : Pengamat Nilai Gubernur Anies Terlibat Dugaan Korupsi Formula E

Namun faktanya, indeks kebahagiaan Jakarta pada tahun 2021 berada pada tingkat kedelapan terendah dengan skor hanya 70,68. Menurun 0,65 poin dibandingkan dengan skor tahun 2017,” kata pria yang akrab disapa SGY ini, Jumat (14/10).

Indeks kebahagian itu dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) di laman resminya. BPS menyebut, indeks tentang Kebahagiaan Daerah (Provinsi) ini diukur menggunakan tiga dimensi.

Yakni, kepuasan hidup warga (life satisfaction), perasaan (affect), dan makna hidup (eudaimonia). Indeks kebahagiaan DKI Jakarta ini, lanjut SGY, indikator kegagalan Anies dalam membahagiakan warganya. “Jargon Anies ‘Maju Kotanya, Bahagia Warganya’ menjadi sia-sia dan gagal total,” tegasnya.

Baca juga : Pengamat Nilai Pemanggilan Anies Oleh KPK Bukan Upaya Penjegalan

Lalu bagaimana dengan persoalan Jakarta lainnya? SGY bilang, Anies juga gagal mengatasi masalah klasik Jakarta. Yakni, banjir dan kemacetan. Dia bilang, dalam sepekan ini saja, sejumlah wilayah selatan dan timur Jakarta terendam banjir. Bahkan ada yang sampai mencapai dua meter lebih.

Anies juga gagal mengatasi kemacetan. Khususnya, menyelenggarakan sistem Elektronik Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. Padahal ERP sudah digagas Gubernur Jokowi sejak tahun 2013. Kemudian pada era Gubernur Ahok, ERP juga telah dilakukan uji coba. Bahkan pemenang tender ERP juga sudah ada. ERP ini disebut bisa mengurai kemacetan Jakarta dengan dasar prinsip keadilan.

Selain itu, menurut SGY, Anies juga gagal mengatasi masalah sampah. Yakni, mengadakan tempat pengelolaan sampah modern atau Intermediate Treatment Facility (ITF).

Baca juga : U20 Mayors Summits, Anies Ajak Pelaku Usaha Investasi di Jakarta

“Padahal program ITF sudah disusun saat era Gubernur Fauzi Bowo (Foke). Bahkan Gubernur Anies juga telah melakukan Groundbreaking ITF Sunter pada 20 Desember 2018. Tetapi sampai saat ini ITF belum terwujud,” paparnya.

Kegagalan lain, adalah program Rumah DP 0 persen. Program ini gagal lantaran targetnya membangun 232.214 unit, namun yang terbangun hanya 2.322 unit. “Ini menjadi fatal lantaran Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang berkaitan dengan program Rumah DP 0 persen juga belum direvisi,” kata SGY. (DTR)