LampuHijau.co.id - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, tak perlu ada kewajiban menyiapkan fasos fasum bagi orang yang membeli pulau di Kepulauan Seribu. Hal ini penting agar orang banyak berminat menanam investasi di kepulauan tersebut.

"Sebagai contoh, seseorang yang ingin beli Pulau Bira Kecil yang luasnya hanya 2 hektare, untuk apa dia menyiapkan 40 persen lahan fasos fasum. Ini kan sangat tidak masuk akal. Dan membuat orang tak mau berinvestasi," kata Ketua DPD Gerindra DKi itu kepada Harian Lampu Hijau di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Seraya diakuinya sudah survei ke lapangan, anggota dewan yang juga terpilih pada Pileg 2019-2024 ini menambahkan, perlakuan kewajiban bagi pengembang di darat jangan disamakan dengan di pulau. Sebab, maknanya sudah jelas berbeda.

Baca juga : Gelar Bazar Ramadhan, Bupati Majalengka: Meringankan Beban Masyarakat

"Pertanyaannya, untuk apa fasos fasum bagi pembeli pulau itu? Siapa yang mengelola fasos dan fasum itu. Ini kan tak masuk akal? Kalau di darat, sangat rasional pengusaha diwajibkan menyediakan fasos fasum. Jadi, sebaiknya kewajiban itu dicabut agar orang tertarik membangun pulau," ujar Taufik.

Menyinggung soal proyek Light Rail Transportation (LRT), Taufik mengaku tak terkejut pelaksanaan uji coba untuk umum moda transportasi Jakarta itu sepi peminat. "Wajar uji coba saja sepi peminatnya. LRT Jakarta kan proyek gagal," ketusnya.

Menurut Taufik, LRT Jakarta yang menghubungkan Stasiun Velodrome-Kelapa Gading merupakan proyek gagal fungsi, gagal efisiensi, dan gagal waktu penyelesaian. Ia juga mendesak Pemprov DKI melaporkan mega proyek LRT Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena, lanjutnya, dugaan kerugian dalam proyek tersebut mencapai Rp6 triliun. Menurutnya, angka ini jauh lebih besar dari dugaan kerugian dalam swastanisasi air Jakarta yang sudah dilaporkan Pemprov DKI ke KPK sebesar Rp1,2 triliun.

Baca juga : Target Predikat WBBM, Kanim Kelas II TPI Cirebon Terus Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

"Pemprov DKI saat ini kan sedang gencar membuat laporan ke KPK. Kami minta jangan hanya swastanisasi air saja yang dilaporkan, tapi proyek LRT yang dugaan kerugiannya jauh lebih besar juga harus dilaporkan," kata Taufik.

Taufik mengatakan, LRT merupakan proyek gagal. Karena sampai saat ini tidak kunjung dioperasikan. Padahal, pembangunannya menggunakan uang rakyat melalui APBD DKI.

"Proyek LRT Jakarta adalah proyek mubazir, dan sarat pengahambun anggaran daerah, sehingga patut diselidiki oleh KPK unsur dugaan korupsinya," ujar Taufik.

Baca juga : Sinar Mas Land Terus Manjakan Penghuni BSD City

Seperti diketahui, hari pertama uji publik kereta LRT Jakarta dengan rute Kelapa Gading - Velodrome dilaksanakan. Namun sayangnya, uji coba untuk umum tersebut sepi peminat. Hingga pukul 10.30 WIB, kondisi kereta LRT terlihat masih sepi. Hanya beberapa warga dan wartawan yang menjajal moda transportasi baru berbasis rel tersebut. Padahal uji publik ini bisa dinikmati masyarakat secara gratis selama 11 hari, mulai Selasa (11/6) sampai Jumat (21/6) dengan rute Kelapa Gading-Velodrome.

Namun, Corporate Communication Manager PT LRT Jakarta Melisa Suciati mengklaim, masyarakat yang sudah mendaftarkan diri untuk ikut uji coba publik pada hari ini sudah penuh, yakni mencapai 5.000 orang.

"Hari ini kita sudah full 5.000 orang peserta yang sudah terverifikasi emailnya dan sudah mendapatkan e-tiket, semua fasilitas juga sudah bisa digunakan," kata Melisa. (ULI)