LampuHijau.co.id - Wujud dukungan terhadap komitmen Pemerintah untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Papua melalui Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Badan Intelijen Negara (BIN) menggelar Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) dengan mengambil tema “Peningkatan Peran Kehumasan untuk Mengawal Program dan Kebijakan Pemerintah di Papua, Rabu (24/8).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensinergikan dan meningkatkan peran Kehumasan Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan di Papua. Hadir sebagai pembicara adalah Staf Khusus Kepala BIN, Dr. Sundawan Salya, M.Si, Deputi-V Kantor Staf Presiden RI, Jaleswari Pramodhawardani, dan Staf Khusus Presiden RI, Billy Mambrasar.

Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan, saling tukar pikiran sangat penting untuk mendukung pelaksanaan fungsi komunikasi publik dalam menjelaskan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua.

Baca juga : Anis Matta: Partai Gelora akan Pimpin Gelombang Perubahan Pragmatisme Masyarakat

“Pembangunan Papua selalu menjadi perhatian Pemerintah. Papua menjadi prioritas pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan dan krisis Indeks Pembangunan Manusia,” kata Usman Kansong dalam sambutannya.

Menurut Dr. Sundawan Salya, M.Si, Pemerintah perlu memiliki narasi tunggal dalam mendukung kebijakan di Papua. Sundawan bilang, banyak sekali program pemerintah dalam melakukan pembangunan di Papua yang saat ini sedang berjalan, seperti pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia.

“Seluruh K/L harus mendiseminasikan dan mengamplifikasikan pembangunan Papua, serta membentuk forum-forum dialog yang membahas permasalahan Papua dan solusinya,” kata Sundawan.

Baca juga : Ketua DPR RI Minta Polri Segera Tuntaskan Kasus Penembakan Brigadir J Secara Transparan

Sementara Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan, berbicara tentang Kehumasan maka membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Humas tidak bisa berjalan sendiri, karena membutuhkan kolaborasi dan jejaring secara konkret.

Di sisi lain, kerja humas juga perlu ditingkatkan, untuk menghadapi banyaknya narasi-narasi negatif terkait terbentuknya DOB di Papua. “Akun-akun media sosial yang mendukung separatisme Papua sering membuat narasi dari berbagai macam angle dan framing. Isu yang diangkat antara lain tentang pelanggaran HAM, marginalisasi, kekerasan dan lingkungan hidup,” kata Jaleswari.

Sedangkan Billy Mambrasar mengungkapkan, Pemerintah terus berfokus untuk mewujudkan pembangunan di wilayah Papua, baik melalui kebijakan Undang-Undang (UU) Otsus, DOB, dan pemangkasan regulasi atau birokrasi.

Baca juga : Jaga Daya Beli Masyarakat dan Genjot Belanja Pemerintah untuk Perekonomian Indonesia

“Kebijakan DOB merupakan salah satu kebijakan yang memiliki urgensi cukup tinggi untuk mempercepat pembangunan dan memangkas disparitas pembangunan antar daerah. Kebijakan DOB memiliki tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Papua,” pungkasnya. (DTR)