LampuHijau.co.id - Temuan helipad di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi terus bergulir dimasyarakat. Ketua LSM KOMPAK (Komunitas Masyarakat Pulau Anti Korupsi) Safrudin Masru mengkritik keterangan Bupati Kepulauan Seribu Junaedi usai sidak Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi Kamis (30/6).

"Yang saya tahu bahwa helipad itu memang dibangun untuk kepentingan seorang pengusaha tambang, karena sudah membantu membangun Makam Sultan Maulana Mahmud Zakaria sebagai salah satu destinasi wisata religi Jadi Bupati memberi kompensasi kepada pengusaha tersebut membuat Helipad," ujarnya saat berbincang dengan wartawan, Minggu (3/7/2022).

Safrudin melanjutkan si pengusaha tersebut menyewa pulau Cina, yang tidak jauh dari Pulau Panjang Namun di Pulau Cina tidak ada helipad-nya. "Maka dibangunlah Helipad di Pulau Panjang yang ada runaway (landasan pacu)-nya. Jadi helipad itu dibangun untuk kepentingan si pengusaha saat mengunjungi pulau pribadi yang disewanya tersebut," bebernya lagi.

Safrudin yang merupakan salah satu tokoh di Kepulauan Seribu ini menilai apa yang disampaikan Bupati Kepulauan Seribu Junaedi itu blunder "Bupati tidak menjelaskan terkait dana yang digunakan dalam mempercantik kawasan Makam yang mau dijadikan kawasan wisata Religi tersebut. Kemudian Bupati malah bawa-bawa mantan Bupati Abdul Rahman Andit terkait proyek mangkrak runaway di Pulau Panjang," ungkapnya panjang lebar.

Baca juga : Telkomsel Ajak Pelanggan di Kepulauan Seribu Nikmati Jaringan 4G Tanpa Ganti Kartu

Harusnya lanjut Safrudin Bupati Junaedi menjelaskan siapa pengusaha yang sering menggunakan helipad tersebut. "Kalau masyarakat umum saya kira tidak ada yang khusus menyewa helikopter untuk berziarah ke Makam. Yang saya tahu tidak setiap hari orang yang ziarah ke Makam. Paling banyak 1 sampai 5 orang, itu pun tidak menggunakan helipad. Sama seperti Bupati kadang 1 bulan sekali ke Pulau. Gimana dia mengenal kondisi pulau," ungkapnya.

Jadi Safrudin mengharapkan agar Bupati Junaedi menyampaikan apa adanya terkait temuan helipad tersebut. "Bupati harus jujur kepada publik dan jangan bohongin DPRD,' pungkasnya

Sebelumnya, Bupati Kepulauan Seribu Junaedi memberikan penjelasan mengenai temuan helipad itu. "Bukan ilegal itu. Jadi gini itu dulu rencana akan dibangun helipad itu tahun 2005 kalau nggak salah. Sebenarnya itu kami di sana membangun suatu destinasi wisata," kata Junaedi di kantornya, Kamis (30/6/2022).

"Karena Pulau Seribu itu sebagai wisata destinasi, tujuan wisata. Kalau kita nggak dipercantik siapa yang mau datang. Itu kalau aset, aset-aset Pemda," imbuhnya. Junaedi menyebut pihaknya hanya merenovasi helipad tersebut.

Baca juga : KOMPAK: Lurah di Kepulauan Seribu Tidak Cakap Dalam Penggunaan Anggaran

Sementara itu, pembangunan dilakukan pada masa pemerintahan Bupati Rachman Andit, bertepatan dengan proyek bandar udara atau landasan pacu di Pulau Panjang.

"Helipad itu sebenarnya nggak fokus helipad, cuma dulu pernah akan dijadikan helipad. Sehingga untuk menarik wisatawan kita cat. (Dibangun) dulu, tahun bupatinya Rachman Andit yang bermasalah. Itu bermasalah nggak boleh, karena bukan kewenangan bupati," ujarnya.

Junaedi menyebut pihaknya tidak melegalkan helipad itu untuk digunakan. Namun masih ada beberapa orang yang berkunjung ke Pulau Panjang dan mendaratkan heli di sana.

"Seharusnya (nggak bisa digunakan). Itu hanya mempercantik doang. Itu aset Pemda sudah tercatat. Pajangan untuk menarik orang yang kalau mau wisata religi ke makam Sultan Maulana Mahmud Zakaria silakan itu saja. Ada, ada yang suka mendarat di sana," ujarnya.

Baca juga : Satu Terpapar dan 7 Isoma, Polres Kepulauan Seribu Lakukan Pemeriksaan PCR

Junaedi menambahkan, helipad tersebut juga kerap kali digunakan untuk hal yang bersifat darurat. "Itu hanya untuk darurat saja. Dan itu kita percantik saja, tidak ada konsep lain untuk menyediakan orang, nggak. Siapa pun silakan ketika darurat. Karena kan ketika darurat ada masalah melihat situasi dan kondisi cuaca harus pakai heli," jelasnya. (dri)