Pengamat Nilai Wali Kota dan Bupati di Jakarta Ditunjuk Gubernur Cacat Hukum

Kamis, 23 Juni 2022, 12:03 WIB
Jakarta City

LampuHijau.co.id - Setelah Jakarta tidak lagi menyandang status Ibu Kota Negara (IKN). Struktur pemerintahan di Jakarta menjadi pertanyaan publik. Sebab selama ini, wali kota dan bupati yang ada di Jakarta ditunjuk oleh gubernur.

Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto mengatakan, penunjukkan wali kota dan bupati oleh gubernur selama ini cacat hukum atau inkonstitusional. Pasalnya, dalam UUD 1945 hasil amandemen Pasal 18 menyebutkan gubernur dan wali kota dipilih secara langsung.

“Jadi wali kota dan bupati yang dipilih gubernur sesuai UU 29 tahun 2007 tentang Pemprov DKI sebagai Ibu Kota Negara itu bertentangan dengan UUD 1945 pasal 18. Sebab Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa gubernur, bupati dan wali kota dipilih secara demokratis,” ujarnya dalam diskusi yang bertajuk ‘Bincang-bincang Jakarta Pasca Tidak Lagi Sebagai Ibukota NKRI’, di Jakarta Utara, Rabu (22/6).

Berita Terkait : War Room Demokrat Jakarta Kenalkan AHY ke Kaum Milenial

SGY sapaan akrab Sugiyanto menegaskan, masalahnya terjadi saat perubahan Undang-Undang 34 Tahun 1999 tentang kekhususan Jakarta. Aturan ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Sayangnya, tidak mengganti nama wali kota ataupun bupati yang dalam UUD 45 hasil amandemen telah ditegaskan dipilih secara demokratis,” ujarnya. SGY menjelaskan, seharusnya bila tak ingin melanggar konstitusi maka nomenklatur wali kota dan bupati pada UU 29/2007 tersebut diganti dengan nama Kepala Administrasi Jakarta Utara, Selatan, Barat, Pusat, Timur dan Kepulauan Seribu, bukan lagi dengan nama wali kota dan bupati.

“Jadi konsekuensi menggunakan nomenklatur walikota dan bupati maka berlaku rumus UUD 45 hasil amandemen Pasal 18 ayat (4) yang menegaskan gubernur, bupati dan wali kota dipilih secara demokratis, yakni melalui pemilihan langsung,” terang SGY.

Berita Terkait : Pembatasan Kendaraan di Jakarta Akan Dilakukan Mulai Malam Ini

Ketika ditanya tentang UU khusus Jakarta No 29/2007 yang bisa dijadikan payung hukum wali kota dan bupati di Jakarta dipilih oleh gubernur, SGY membenarkan bahwa konstitusi menegaskan negara menghormati status satuan daerah yang bersifat khusus atau istimewa.

Namun menurut SGY, UU khusus Jakarta itu bukan untuk mengkhususkan wali kota dan bupati tidak dipilih langsung, melainkan tentang kekhususan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Bayangkan bila kita mengunakan alasan UU khusus Jakarta. Kemudian Gubernur DKI Jakarta ditunjuk oleh presiden seperti wali kota dan bupatinya ditunjuk Gubernur. Tentu akan mendapat banyak penolakan karena dianggap tidak demokratis. Lalu apa bedanya dengan wali kota dan bupati, yang ditunjuk oleh gubernur,” ungkap SGY.

Berita Terkait : PSBB Total, Tempat Hiburan di Jakarta Masih Banyak Buka

Terkait gagasan tentang pemilihan langsung wali kota, SGY menilai harus ada Badan Persiapan yang akan membahas semua hal ini. Badan tersebut juga nanti akan mengkaji dan menyusun regulasinya.

“Badan ini nanti yang memperjuangkan wali kota dan bupati atau gabungannya dipilih secara langsung oleh masyarakat Jakarta, termasuk mempersiapkan JR UU IKN agar otonomi Jakarta berada di daerah tingkat dua bukan di provinsi,” tandasnya.

Diskusi ini juga dihadiri anggota Komisi 2 DPR RI dari Fraksi Demokrat Santoso, Tokoh Bamus Betawi 1982 Haji Oding, dosen politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Husni Hasanudin serta sejumlah tokoh Betawi. (DTR)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal