LampuHijau.co.id - Oktober 2022, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir masa jabatannya. Kemendagri akan menunjuk langsung untuk penjabat (PJ) Gubernur 2022-2024 mendatang.

Tiga nama kini digadang menjadi kandidat untuk menduduki posisi kursi orang nomor satu di DKI. Tiga nama yang beredar, yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, deputi IV Juri Ardiantoro, dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali.

Meski penentuan PJ gubernur menjadi hak preogratif presiden. Kalangan politisi Kebon Sirih menyuarakan agar PJ gubernur merupakan sosok yang faham dan mengerti dengan kondisi Jakarta secara menyeluruh.

Baca juga : Bilqis Kalahkan Nomor 1 Dunia, Puan: Kerja Keras yang Menentukan Dibandingkan Peringkat

"Persoalan Jakarta ini kan sangat kompleks. Tentunya perlu orang yang benar-benar mengerti dengan karakteristik dan kultur masyarakat Jakarta," ujar ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI, Desie Christiana Sari kepada wartawan, Selasa (17/5).

Sekretaris DPD PD DKI itu pun menyoroti besarnya APBD DKI yang mencapai hampir Rp 81 triliun tiap tahunya. Ditaksir, PJ gubernur mendatang akan mengelola keuangan daerah mencapai Rp 160 triliun untuk masa jabatan 2022-2024.

"Diharapkan dengan adanya PJ Gubernur bisa melanjutkan pembangunan yang masih belum tuntas. Seperti penaggulangan banjir, rumah DP 0 rupiah dan persoalan lainya yang masih dialami masyarakat Jakarta," paparnya.

Baca juga : Lakukan Pertemuan Bilateral, Ini yang Dibahas Megawati dan Presiden Korsel

Lebih lanjut, anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jakpus ini pun mengharapkan PJ gubernur merupakan tokoh yang bisa berkoordinasi dan bisa menjaga hubungan harmonis dengan pemerintah pusat.

"Disamping itu PJ Gubernur harus menjadi mitra yang baik bagi DPRD DKI. Mengingat DPRD salah satu unsur dalam sistem penyelenggara pemerintahan daerah," katanya.

Terkait dengan beredarnya tiga nama calon PJ gubernur, anggota Komisi B DPRD DKI itu menilai cukup mumpuni untuk ditunjuk menggantikan Anies Baswedan. Politisi berwajah oriental itu berpesan agar PJ gubernur tidak mengedepankan pencitraan semata.

Baca juga : Ombudsman RI Tinjau Mudik Gratis yang Diselenggarakan Pemerintah

"Ketiganya saya kira merupakan tokoh senior di Jakarta. Tahu soal Jakarta, mengerti anggaran dan bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat," tutupnya. (DRI)