Diduga Langgar Kode Etik, Hakim Pengawas PKPU Dilaporkan ke MA

Jumat, 13 Mei 2022, 21:02 WIB
Jakarta City

LampuHijau.co.id - Hakim pengawas yang menangani perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Asa Inti Utama pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan advokat Dr. Ir. Albert Kuhon, MS, SH, dan Guntur Tumpak Pangaribuan ke Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial. Hakim itu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku.

Pengaduan ini berawal dari gugatan perkara PKPU yang diajukan oleh Yuliana dan Anna Fransiska. Keduanya berinvestasi di PT Asa Inti Utama senilai Rp2 miliar dengan iming-iming bunga investasi yang cukup tinggi. Kenyataannya, bunga tidak dibayar dan investasinya amblas.

"Setelah berkali-kali menagih dan gagal, akhirnya keduanya melalui kuasa hukumnya Albert Kuhon dan Guntur Manumpak Pangaribuan mengajukan gugatan PKPU,” kata Albert Kuhon dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/5/2022).

Berita Terkait : Diduga Lakukan Kekerasan, Anak Ahok Dilaporin ke Polisi

Kedua advokat mengadukan Hakim Pengawas PKPU Mochammad Djoenaidie, SH, MH, karena dinilai memasukkan kreditor ‘pendukung’ PT Asa Inti Utama ke dalam daftar tagihan kreditor. Padahal, Albert Kuhon dan Guntur selaku kuasa hukum dari sejumlah kreditor, sudah berkali-kali menolak dicantumkannya PT Wahana Bersama Nusantara sebagai kreditor.

Sebetulnya Albert Kuhon sudah menegaskan keberatan dan penolakannya dalam berbagai rapat dan pertemuan dengan Tim Pengurus PKPU PT Asa Inti Utama. Rapat dihadiri oleh Hakim Pengawas Mochammad Djoenaidie.

Alasan utama Albert Kuhon, karena PT Wahana Bersama Nusantara mengajukan tagihan kreditor tersebut setelah batas waktu pendaftaran tagihan pajak dan kreditor (Kamis 17 Februari 2022, pukul 17.00 WIB) terlampaui. Perjanjiannya disebut ‘Perjanjian Pinjaman dengan Opsi Konversi’ tertanggal 18 Februari 2019.

Berita Terkait : Ketua PN Depok Tekankan Hakim dan Pegawai di Instasinya Dilarang Mudik

Dengan mudah terlibat betapa sejatinya perjanjian itu merupakan dokumen asal-asalan dan akal-akalan murahan. Kejanggalan lainnya tentang realisasi utang-piutang tersebut juga bisa dilihat secara gamblang. Pasal 2 (Pencairan Pinjaman) ‘Perjanjian Pinjaman dengan Opsi Konversi’ menyebutkan, pinjaman tahap pertama sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) akan dicairkan pada tanggal 19 Februari 2019.

Kenyataannya menurut Albert Kuhon, dalam proses verifikasi terungkap ada transfer dari WBN kepada AIU yang dilakukan sebelum 18 Februari 2019 dan dicatatkan sebagai piutang WBN kepada AIU. Menurut isi perjanjian tersebut, pencairan dilakukan empat tahap dengan nilai seluruhnya sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dalam perioda tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019.

Kenyataannya lanjut Albert Kuhon, transfer dari WBN kepada AIU berlangsung dalam perioda 18 Februari 2019 sampai 9 Agustus 2019 dan nilainya bukan Rp50.000.000.000 seperti yang ada dalam perjanjian.

Berita Terkait : Diduga Nepotisme dan Korupsi, Oknum Pejabat Depok Dilaporkan ke KPK

Kejanggalan lainnya menyangkut surat kuasa yang dibuat oleh Bhakti Salim sebagai Direktur Utama WBN. Bhakti bertindak untuk dan atas nama PT Wahana Bersama Nusantara, memberi kuasa kepada Hamonangan Utama Manggala Pangaribuan, SH. Penandatanganan surat kuasa dilakukan di Jakarta tertanggal 15 Februari 2022. Padahal pada tanggal 15 Februari 2022 Bhakti Salim sedang berada dalam tahanan di Pekanbaru sebagai terdakwa dalam perkara Nomor 1170/Pid.Sus/2021/PN Pbr.

Bhakti Salim selaku Direktur Utama PT WBN, dalam perkara Nomor 1170/Pid.Sus/2021/PN Pbr dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). (ULI)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal