LampuHijau.co.id - Salat Idul Fitri di Jakarta Inernasional Stadion (JIS) yang digelar Pemprov DKI Jakarta pad Senin 2 Mei 2022 jadi perbincangan publik. Terlebih di media sosial (medsos).

Berbagai pujian pun disematkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) yang turut hadir dalam Salat Ied tersebut memuji Anies. "JIS top. Pak Anies top. Semoga menjadi berkah untuk Indonesia,” kata Zulhas usai Salat Ied di JIS, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Namun sebelumnya, juga ada kritikan yang ditujukan kepada Anies atas rencana pelaksanaan Salat Ied di JIS tersebut. Salah satunya diutarakan Dede Budhyarto melalui akun twitternya (@kangdede78).

"Untuk jualan "Politik Identitas" yg akan digunakan ketika @aniesbaswedan copras capres, maka Stadion JIS digunakan untuk Sholat Ied. Krn Kalo pake area Monas identik dgn gerombolan radikalis. Pdhl dari jaman baheula Sholat Ied warga Jakarta dipusatkan di Masjid Istiqlal," kata Komisaris PT Pelni (Persero) yang bernama asli Kristia Budiyarto itu.

Baca juga : Elektabilitas Puan Meningkat Karena Kinerja, Bukan Polesan Pencitraan

Hingga saat ini pun pembahasan pro dan kontra tentang pelaksanaan Salat Ied di JIS masih ada. Apalagi setelah Anies mengatakan, jika tuntasnya pembangunan JIS merupakan salah satu janjinya yang sudah terpenuhi.

Pertanyaannya adalah siapa yang membantu anggaran pembangunan JIS? Menurut Sugiyanto (SGY) pengamat perkotaan Jakarta mengungkapkan, keberhasilan pembangunan JIS karena ada campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita ketahui bersama bahwa akibat terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 keadaan keuangan semua daerah di republik ini hancur lebur. Banyak pembangunan infrastuktur yang terancam terhenti alias mangkrak. Penyebanya karena payahnya keuangan daerah termasuk juga untuk kelanjutan pembanguan JIS di DKI Jakarta," kata SGY, Selasa (3/5).

Mengantisipasi hal buruk, kata SGY, Jokowi mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Baca juga : Peringati Hari Kartini, Polwan Polda Jatim Berikan Pelayanan dengan Busana Kebaya

Atas Kebijakan tersebut Pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur memberikan bantuan pinjaman kepada pemerintah daerah.

Khusus untuk Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta memerinci terdapat enam program prioritas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diajukan untuk mendapatkan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp12,5 triliun dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur.

Pada tahun 2020 DKI Jakarta melakukan pinjaman daerah melalui skema program PEN sebesar Rp 3,26 triliun yang disalurkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur.

Pinjaman tersebut akan digunakan untuk kegiatan peningkatan infrastruktur pengendalian banjir Rp 1 triliun, peningkatan layanan air minum Rp 14,9 miliar, pengolahan sampah Rp 91,67 miliar, transportasi Rp 768,14 miliar. Sektor pariwisata untuk revitalisasi TIM Rp 200 miliar dan infrastruktur olahraga Jakarta Internasional Stadium Rp 1,18 triliun.

Baca juga : Puan, Sarinah, dan Perjuangan Kartini Masa Kini

"Bahkan menurut anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak, mayoritas anggaran proyek pembangunan Jakarta itu berasal dari bantuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional yang diberikan Presiden Joko Widodo. Gilbert juga menegaskan bahwa pembangunan JIS nyaris mangkrak imbas pandemi Covid-19 yang melanda 2020," cetus SGY.

"Artinya, biaya pembangunan JIS itu 80 persen dari pemerintah pusat," tambahnya. Jadi, menurut SGY, karena kebijakan PEN Jokowi itu lah pembangunan JIS rampung dan bisa menjadi tempat Salat Ied di akhir-akhir masa jabatan Anies. (DTR)