LampuHijau.co.id - Dwi Rio Sambodo, sekretaris fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta mengungkapkan kekosongan jabatan akan mempengaruhi pelayanan publik. Sehingga menjadi percuma saja jika DKI memiliki APBD besar dan belanja pembangunan besar tapi tidak tereksekusi dalam pelaksanaannya.

"Posisi Pelaksana tugas (PLT) dengan definitif akan sangat berbeda karena menyangkut soal moral tugas dan legitimasi kinerja secara berkontinyu," ujarnya saat berbincang dengan wartawan, Kamis (7/4/2022).

Baca juga : Usai Menjalani Pengobatan di Singapura, Gubernur Papua & Rombongan Karantina Mandiri

Menurut anggota komisi A DPRD DKI ini kondisi tersebut menunjukkan bahwa manajemen SDM dan tata kelola Kepegawaian Gubernur sangat buruk karena tidak peka terhadap tuntutan dan kebutuhan kinerja sistem manajemen pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan.

"Cilakanya hal seperti ini selalu berulang di sepanjang masa kepemimpinannya. Tidak belajar dari pengalaman dan fakta lapangan," ujarnya senewen.

Baca juga : Ditresnarkoba Polda Jatim Komitmen Berantas Jaringan Narkoba di Tanah Air

Sebagai contoh lanjut politisi dapil Jakarta Timur ini di tempat tinggalnya di kawasan kecamatan Matraman dimana posisi Camat nya sudah berbulan-bulan kosong dan harus merangkap di kecamatan sebelahnya sehingga fokus menjadi tidak efektif.

"Harusnya mudah saja jika wakilnya berkinerja bagus langsung saja dieksekusi. Jangan terlampau banyak pertimbangan politis apalagi bisikan dari lingkungan sekelilingnya seperti TGUPP. Sudah menjadi rahasia umum bahwa TGUPP memiliki peran bisik membisik Gubernur dalam penempatan pos jabatan di lingkungan Pemprov DKI selama ini dan Imbasnya banyak kebijakan yang jadi tersandera," bebernya.

Baca juga : Mabes Polri Diserang, Ketua DPR: Tingkatkan Kewaspadaan, Tapi Jangan Takut dan Panik

Kata Rio, dalam beberapa lelang jabatan banyak ASN yang tidak mau alias ogah mengikuti lelang jabatan karena dinilai tidak profesional, tidak terukur dan sangat tidak transparan. (DRI)