LampuHijau.co.id - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memberikan apresiasi atas terbitnya Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Perekonomian No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Perkomenko Perekonomian No. 2 Tahun 2022 tentang perlakuan khusus bagi penerima kredit usaha rakyat terdampak pandemi Covid-19.

"Kebijakan ini sangat progresif, revolusioner, dan berpihak kepada rakyat, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)," kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani di Jakarta, Senin (7/3/2022).

Baca juga : Puan Minta Pemerintah Tinjau Ulang Permenaker tentang JHT, Ini Alasannya

Benny mengatakan, proses penyusunan Permenko Perekonomian ini sangat partisipatif. Dalam Permenko Perekonomian sebelumnya, sambung Benny, penyaluran KUR PMI menggunakan sistem linkage dan tidak bisa diterima secara langsung oleh PMI. Sehingga harus menggunakan pihak ketiga, di mana bunga pinjamannya berubah menjadi 28,8%, atau bahkan di lapangan bisa mencapai 40-60%.

"Kemudian, dalam kebijakan yang lama, pinjaman diberikan kepada PMI menjelang berangkat ke negara penempatan. Sehingga untuk memenuhi biaya-biaya sebelum penempatan, PMI biasanya melakukan pinjaman lainnya yang artinya jadi double pinjaman. Inilah yang mau kita hindari," kata Benny.

Baca juga : Kapolres Tangerang Kota Bakal Perangi Gangster dan Begundal Jalanan

Sementara lanjut Benny, dalam skema baru KUR PMI, pinjaman akan diberikan di awal untuk memenuhi semua pembiayaan tahapan dan proses pemenuhan persyaratan, serta akan diberikan secara bertahap. "Suku bunga juga terjangkau yaitu 6%, dengan plafon suku bunga yang dinaikkan dari 25 juta menjadi 100 juta dan jangka waktu pinjaman selama masa perjanjian kerja," ujarnya.

Lebih lanjut Benny menjelaskan, keberpihakan BP2MI kepada PMI tidak bergeser sedikitpun, untuk itu kebijakan ini akan segera di launching dalam waktu dekat. "Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kemenko Perekonomian," ujarnya.

Baca juga : GP Ansor Apresiasi Kinerja Kementrian BUMN Hadapi Covid-19

Dalam Rakor turut dihadiri perbankan sebagai pengelola penyalur KUR PMI, Staf Ahli Bidang Keuangan dan UMKM Kementerian BUMN Loto S. Ginting yang hadir mewakili Wakil Menteri BUMN. (yud)