LampuHijau.co.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menerima para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa mangkal di trotoar depan Rumah Sakit Umum (RSU) Universitas Kristen Indonesia (UKI), Cawang, Jakarta Timur. Sebelumnya puluhan PKL ini melakukan protes terhadap petugas yang melakukan penertiban dengan membentangkan spanduk. Bahkan ada yang nekat tidur di jalan.

PKL yang sudah puluhan tahun berjualan di lokasi tersebut hendak direlokasi. Sebab trotoar itu akan dilakukan penataan. Setelah melakukan berbagai upaya dan menempuh bermacam jalur, sekitar 20-an PKL Ini mereka menyampaikan aspirasinya ke Fraksi PDI Perjuangan.

“Mereka (PKL) sudah melakukan berbagai upaya, termasuk pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Timur, mengajukan surat kepada Pemda, Gubernur, Kodam, dan sebagainya. Itu adalah jalur yang secara konstitusional dibenarkan Mereka menempuh jalur-jalur yang sesuai aturan yang berlaku, hal ini saya pikir harus kita hargai,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Pantas Nainggolan usai menerima aduan PKL tersebut, Senin (24/1).

Menurut Pantas, aduan PKL ini menginspirasi Fraksi PDI Perjuangan untuk aktif berjuang agar harapan-harapan mereka yang juga harapan semua masyarakat kecil di Indonesia ini bisa mendapat perhatian dan mendapat solusi dari pemerintah. "Aduan ini mesti ditindaklanjuti, difasilitasi dan diperjuangkan bersama Fraksi PDI Perjuangan,” ujarnya.

Baca juga : ASN Wajib Pindah ke Ibu Kota Baru, Bagaimana Nasib Anak Istri di Jakarta?

Menindaklanjuti aduan tersebut, dijelaskan anggota Komisi D itu, Fraksi PDI Perjuangan akan menyurati semua pihak yang terkait, kemudian akan memfasilitasi ruang komunikasi di antara semua pihak dan memediasi.

“Itu peran aktif yang akan kita mainkan dan sekaligus juga memberikan pandangan-pandangan yang bersifat solutif, jalan keluar dari situasi ini. Kita sudah menemukan beberapa bayangan-bayangan solusi yang nanti akan kita tawarkan,” ucap Pantas yang didampingi tiga anggota Fraksi PDI Perjuangan, yakni Hj. Yuke Yurike (Komisi D), Merry Hotma (Komisi E) dan Dwi Rio Sambodo (Komisi A).

Posma Robert Simanjuntak yang mendampingi para PKL mengapresiasi sambutan dan sikap Fraksi PDI Perjuangan dalam menerima PKL. “Kita mengadu ke Fraksi ke PDI Perjuangan karena faktor Permendagri, Permenkop, SK Gubernur nomor 10 tahun 2015. Di situ jelas ada kemutlakan pembinaan PKL dalam rangka alternatif ekonomi rakyat,” kata dia.

Posma pun mempertanyakan kenapa PKL di trotoar RSU UKI digusur, dan yang digusur hanya sekitar 30 meter saja. “Kalau mau digusur harusnya kan kebijakan umum yang harus mengacu kepada Perda. Apakah SK Gubernurnya diubah atau tidak? Itu yang menjadi kegelisahan PKL,” jelasnya.

Baca juga : Gaji dan THR Tak Jelas, Karyawan RS Haji Mengadu ke Fraksi Gerindra DPRD DKI

Dia pun berharap, para PKL ini jangan sampai tidak bisa mencari makan akibat hanya kepentingan segelintir orang. Sebab kata Posma, penataan trotoar itu bukan untuk kepentingan umum. “Kalau memang untuk kepentingan umum semua PKL di Jalan Sutoyo dibebaskan, dikosongkan semua dong,” tegasnya.

Terlebih diketahui jika RSU UKI punya kewajiban untuk menyediakan fasilitas umum (fasum) lahan seluas 4700 meter dan 2000 meter. “Nah kalau ini (fasum) diserahkan ke pemerintah, kita harapkan supaya ini malah dibuat menjadi ikon UMKM, bentuknya taman wisata kuliner dan ini akan bisa menata keseluruhan PKL di Jalan Sutoyo,” tandasnya.

Sebelumnya, Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan mengatakan, penataan trotoar di depan RSU UKI menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) pihak swasta.

"Panjangnya 157,86 meter. Lebar (keseluruhan) 6 meter. Nanti posisinya taman, jalan orang 1,2 meter terus baru taman lagi. Jadi jalan orang di tengah," kata Eka.

Baca juga : Atasi Gejolak Harga, Pasar Jaya Siapkan Minyak Goreng Murah di Seluruh Gerai Pangan

Eka menambahkan, trotoar itu sudah 25 tahun digunakan para PKL berjualan pada malam hari. PKL akan direlokasi ke lokasi binaan di di Cililitan dan Munjul.

Namun Ketua Paguyuban PKL UKI, Eva Marliana Sianturi (40) mengatakan PKL menolak relokasi pada lokasi binaan yang disediakan Pemkot Jakarta Timur karena dianggap sepi pengunjung.

"Tidak memadai karena di sana hanya genderuwo yang beli, tidak ada orang. Tidak sesuai, di sana tempat jin buang anak, ibaratnya," ujar Eva.

Eva mengatakan apabila Pemkot Jakarta Timur ingin menata trotoar di depan RSU UKI, para pedagang meminta untuk direlokasi ke kantin di dalam RSU UKI sehingga tidak kehilangan pelanggan. "Sudah kami tanya kepada pak Camat dan pak Lurah tapi mereka tak bisa memberikan solusi," tutur Eva. (DTR)