Trotoar Anies Dirusak, Pemkot Jaksel Sesalkan Pengawasan Sudin Bina Marga Lemah

Kamis, 20 Januari 2022, 10:40 WIB
Jakarta City

LampuHijau.co.id - Kasus pembongkaran trotoar tanpa izin di Jalan RS Fatmawati Raya, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Jumat (14/1/2022) malam, disesalkan oleh pimpinan Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Pembongkaran trotoar tanpa izin itu dinilai sebagai bukti lemahnya pengawasan yang dilakukan Sudin Bina Marga Jakarta Selatan.

"Nah, iya, jangan ini temuan dari orang lain, bukan dari instansi terkaitnya. Berarti kan pengawasan mereka lemah," kata Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Kota Jakarta Selatan Mukhlisin, Kamis (20/1/2022).

Sementara, lanjut Mukhlisin, Sudin Bina Marga memiliki personel di setiap kecamatan yang tergabung dalam Satuan Pelaksana (Satpel). "Mereka juga punya Kasatpel di kecamatan. Kita benahi lah ini, ada yang harus dievaluasi," ujar dia.

Tak ingin kasus pembongkaran trotoar di Cilandak terulang, Pemkot Jaksel akan menginventarisir trotoar yang dibangun era Gubernur DKI Anies Baswedan tersebut. Mukhlisin juga meminta Sudin Bina Marga Jakarta Selatan memperketat pengawasan terhadap trotoar dari okupasi pedagang dan parkir liar.

Berita Terkait : Wujudkan Pemerintahan Bersih, Pemkot Jaksel Bikin Kanal Pengaduan Tindak Pidana Korupsi

"Ini (trotoar) kan aset mereka, aset mereka dirusak, diokupasi, kan itu juga sudah pelanggaran sebenarnya. Itu seharusnya dipertahankan oleh instansi terkait, Bina Marga yang punya aset," tutur Mukhlisin.

Sementara Badan Kepegawaian Kota Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan atas dugaan keterlibatan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam pengrusakan trotoar yang dibangun pada era Gubernur DKI Anies Baswedan itu.

"Jika memang ada indikasi pelanggaran maka atasan langsung memeriksa. Apakah itu nanti unit kerjanya berkoordinasi baik dengan SKPD atau mungkin kepegawaian itu boleh-boleh saja, seperti itu," kata Kepala Suku Badan Kepegawaian Jakarta Selatan Arief Rahman saat dihubungi wartawan, Rabu (19/1/2022).

Sementara Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan membantah informasi yang menyebut PNS di satuan kerjanya terlibat pembongkaran trotoar tersebut. "Tidak ada PNS di Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan terlibat pembongkaran trotoar," kata Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan Heru Suwondo saat dikonfirmasi, Rabu (19/1/2022).

Berita Terkait : Dibongkar Tanpa Izin, Pilar Trotoar Anies di Cilandak Hilang

Sebelumnya, warga Cipete Selatan, Riko menyebutkan seorang oknum diduga pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Sudin Bina Marga Jakarta Selatan terlibat dalam upaya pembongkaran trotoar tanpa izin di Jalan RS Fatmawati Raya. Riko mengatakan, oknum PNS Sudin Bina Marga berinisial Ty diduga meminta sejumlah pekerja membongkar trotoar tanpa izin di jalan tersebut.

"Jadi, pertama kan ada pekerjaan itu, pembongkaran trotoar. Ada lima pekerjanya, ada tuh mandornya si Agung namanya. Coba kamu bongkar ini sudah ada izin belum? Belum katanya. Baru mau diurus hari Senin," ujar Riko yang juga anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kelurahan Cipete Selatan itu.

Dia menjelaskan, dari hasil interogasi terhadap lima pekerja tersebut, ternyata mereka melakukan pembongkaran atas perintah oknum PNS Pemkot Jakarta Selatan tersebut. "Pas ditelepon sampai jam 23.00 WIB tidak tahunya yang datang itu si Ty. Dia yang datang. Dia mohon mohon maaf. Berarti kan dia pelakunya. Setelah diwawancara, dia memang orang Bina Marga juga," ujar dia.

Dia mengungkapkan, PNS Bina Marga tersebut sempat dimarahi oleh anggota DPRD DKI Abdul Ghoni. "Pak Ghoni marah bangat kepada Ty. Pak Ghoni bilang mau dipolisikan karena dia (Ty) sudah merusak sarana umum yang dibangun dari uang rakyat," bebernya.

Berita Terkait : Pemkot Jaksel Dukung Seniman Hidupkan Kawasan Kemang

Ketua RT 002 sekaligus Koordinator Keamanan Jalan Kebon Anggrek, Jecfri S Moeslim, mengaku dirinya pertama kali melihat pembongkaran trotoar di sana. "Ketika ditanya masalah izin pelaksana, pekerja tidak bisa menujukan surat izin," ujar Jecfri, saat ditemui di lokasi sekitar, Senin (17/1/2022) siang.

Menurutnya, para pekerja yang terdiri dari lima orang itu baru pertama kali melakukan pembongkaran trotoar di sana pada Jumat (14/1/2022) malam. "Kalau saya lihat dari posisinya, baru dibongkar. Mungkin pembongkaran baru dilakukan 20 persen dari target mereka," kata Jecfri.

Ia mengatakan, siapapun tidak bisa sembarangan melakukan pembongkaran trotoar. Terlebih trotoar tersebut, lanjut Jecfri, milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. "Trotoar itu milik Pemprov DKI. Saya sebagai Ketua RT sekitar merasa keberatan. Karena memang trotoar dibuat untuk keindahan," ujarnya. (RBN)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal