LampuHijau.co.id - Ketua Umum Garuda Merah, Abdul Rahman SH mengatakan, pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang dilakukan serentak pada tahun 2019 ini harus di evaluasi kembali. Karena menurut Abdul, dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sistem dan prosedur Pilpres dan Pileg harus diteliti kembali agar tidak melanggengkan hadirnya Kejahatan Demokrasi.

Menyikapi kondisi sekarang ini, kata Abdul Rahman, demokrasi seperti tercederai dan ada potensi  perpecahan di masyarakat. 

"Untuk itu kami meminta jangan ada kelompok yang akan merusak keutuhan masyarakat. Kami juga menyatakan sikap menolak perpecahan antar masyarakat,"jelas Abdul Rahman saat berbincang dengan wartawan di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan.

Baca juga : Geruduk Kemendagri, FPKT Minta Kasus Mantan Bupati Talaud Diusut Tuntas

Adanya para Pahlawan Demokrasi yakni meninggalnya 538 KPPS dan 3.000 petugas yang sakit, Ormas Garuda Merah mendesak untuk segeta dibentuk Tim Pencari Fakta dan menyematkan Pita Hitam sebagai tanda berkabung, sekaligus memberi penghormatan dengan menaikkan bendera setengah tiang.

Di sisi lain Garuda Merah pun belum melihat adanya tindakan Polri maupun TNI yang mengarah kepada tindakan yang tegas atau represif sekalipun. Oleh karenanya Garuda Merah mendesak aparat keamanan untuk tetap Netral.

"Apalagi sudah terindikasi ada pelanggaran hukumnya yang mengarah pada kejahatan terhadap demokrasi, " kata Mudzakir, sekjen Garuda Merah

Baca juga : Telkomsel Gelar Program Undian Berhadiah untuk Pelanggan Setia

Selanjutnya Garuda Merah akan melawan Kejahatan Demokrasi ini dengan mendukung gerakan rakyat yang akan  turun ke jalan menyuarakan pendapatnya. 

"Garuda Merah akan mengambil sikap untuk tetap melakukan people power karena dilindungi oleh Undang Undang. Jadi di sepanjang hari yang tersisa ini Garuda Merah akan menempuh sesuai mekanisme yang berlaku untuk terus mengawasi Situng KPU, lalu terus mendesak Situng dihentikan kepada Bawaslu. Disamping terus melakukan aksi aksi moral," tukas Abdul Rahman.

Garuda Merah meyakini berdasarkan data C1 yang valid dari BPN. Dan pada 2 jam pertama usai ditutupnya Pencoblosan Suara sudah 4.000 lebih TPS mengirimkan data C1 nya, itu jauh melebihi jumlah TPS para konsultan quick count tersebut. (ADT)