LampuHijau.co.id - Aksi unjuk rasa digelar puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (29/9/2021).

Para pengunjuk rasa menuntut KPK untuk menyelidiki kasus dugaan penyalahgunaan anggaran di Dinas Komunikasi informatika dan statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta dalam pengadaan wifi gratis. Terlebih sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPRD DKI pada 2 Agustus 2021 lalu, Fraksi Gerindra menyebut adanya ketidaksesuaian pos anggaran pada program wifi.

Baca juga : Covid-19 Naik di Jakarta, Pras Minta Pemprov DKI Kerja Keras

"Dugaan kuat penyalahgunaan anggaran pemerintah DKI melalui Dinas Kominfotik gamblang disampaikan oleh Fraksi Gerindra DPRD DKI pada rapat paripurna 2 agustus 2021 lalu, di mana penempatan wifi dan pos anggaran tidak sesuai dan tak logis," kata Koordinator Aksi, M. Risal Abjan, Rabu (29/9/2021).

Risal meminta Kepada BPK, KPK maupun lembaga-lembaga terkait untuk mengawal anggaran pengadaan wifi di Dinas Kominfotik DKI, karena anggaran yang digelontorkan sangat fantastis, yakni sebesar Rp15,46 miliar. Ia menilai, Kepala Dinas Di Kominfotik DKI mencoba bermain diranah politik anggaran yang nantinya akan merusak citra baik Gubernur DKI Anies Baswedan dimata masyakarat Jakarta, secara khususnya.

Baca juga : Wali Kota Jakpus Minta Sudin Kominfo Segera TL CCTV Rusak, Dhany: Pemeliharaan CCTV Ada di Kominfo

Lebih lanjut Risal mengatakan, Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa menilai, sesuai temuan BPK DKI pada tahun 2020, adanya dugaan pemborosan anggaran APBD sebesar miliaran rupiah dalam program tersebut.

"Atas dugaan pemborosan oleh BPK itulah, kami akan melakukan aksi demonstrasi kembali sebagai bentuk dorongan terhadap niat baik KPK dalam memeriksa dinas terkait dalam hal ini Kadis Kominfotik DKI," pungkas Risal. (ULI)