LampuHijau.co.id - Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia diwakili DJPT bersama anggota Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Minggu (5/9/2021).

Acara ini dihadiri Sesditjen DJPT Trian Yunanda, anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono, Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih, Unsur Forkopimda Kabupaten Cirebon, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon.

Sesditjen DJPT Trian Yunanda dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan  program Bulan Bakti Nelayan Direktorat Perikanan Tangkap DPT Kementerian Perikanan dan Kelautan bersama Komisi IV DPR RI. Menurutnya, para nelayan adalah pahlawan penggerak ekonomi dan ketahanan pangan di Tanah Air. Bahkan, di masa Pandemi Covid-19 ini, ekonomi perikanan terbukti sangat tangguh pertumbuhannya.

"Pendapatan Domestik Bruto (PDB) perikanan lebih tinggi daripada PDB tingkat Nasional. Serta PNBP perikanan justru rekor tertinggi pada tahun 2020 hampir mencapai Rp600 miliar. Pemenuhan kebutuhan akan ikan sebagai sumber protein bernilai tinggi baik level nasional maupun dunia menjadi peluang pengembangan sektor perikanam," katanya.

Baca juga : Ratusan Warga Jaksel Ikut Pelatihan Usaha Kuliner Secara Virtual

Trian menjelaskan, kebijakan program pembangunan tentunya tidak akan tercapai dengan baik hanya dengan satu pihak, tentunya Kementerian Kelautan dan Perikanan butuh sinergi serta kolaborasi dan harmoni dengan pemangku kepentingan yang lain.

"Pesan dari pak menteri KKP, kami harus bertemu dengan semua pihak berdiskusi, mendengarkan aspirasi dan melihat ke lapangan, sehingga ini menjadi bekal kami di eksekutif dan legislatif untuk memperkuat pembangunan dan langkah-langkah kebijakan agar semakin solid," katanya.

Di samping itu, kata Trian, selain melakukan kunjungan kerja, pihaknya memberikan beberapa bantuan kepada para nelayan di Gebang. "Kami juga memberikan bantuan baik dalam bentuk logistik perbekalan laut maupun fasilitasi permodalan. Bantuan ini tentunya tak lepas dari Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono yang selalu mengawal KKP," katanya.

Sementara anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono mengatakan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gebang ini dibangun sejak 2004 pada zaman Menteri KKP Rohmin Dauri. Menurutnya, Cirebon mempunyai potensi perikanan yang cukup besar. Sehingga butuh dorongan semua pihak agar TPI di Gebang ini bisa maju dan berkembang.

Baca juga : Kolaborasi Penanganan Covid, Anies Apresiasi Kontribusi Bank DKI

"Kita sudah mempunyai UU No 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Salah satu yang diatur bagaimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyiapkan sarana prasarana mulai dari alur sungai muara, pelabuhan perikanan termasuk pembiayaan dan keamanan di laut. Tetapi tentunya pemerintah tidak bisa sendiri menjalankan amanah UU tersebut perlu dukungan semua pihak," kata Ono.

Ono menjelaskan, selama ini masyarakat atau nelayan di Gebang belum melaksanakan gotong-royong dengan baik. Serta masyarakat belum bersatu dengan baik.

"Sehingga kita harapkan manakala keinginan nelayan Gebang untuk pemerintah turun tangan membangun TPI Gebang dan mengaktifkan TPI, perlu dukungan salah satunya dari masyarakat," katanya.

Di tempat yang sama, Bupati Cirebon,  Imron Rosyadi mengatakan, pihaknya bersama perwakilan KKP dan DPR RI melakukan dialog bersama nelayan. Bahkan banyak nelayan yang mengeluhkan hasil tangkapannya.

Baca juga : Temukan Pelanggaran, Tim Gabungan Tindak Restoran di Kemang Jakarta

"Hasil diskusi ini nanti kami akan mencari solusi yang terbaik untuk para nelayan di Gebang. Karena kelautan sekarang kewenangan di Provinsi Jawa Barat, sehingga kami berencana akan memberintuk forum diskusi bagi nelayan dan Pemerintah Pusat, Provinsi Jabar, dan daerah pada bulan Oktober 2021," katanya.

Imron mengungkapkan, pihaknya sangat kesulitan untuk mengetahui berapa hasil tangkapan nelayan Gebang sendiri. Pasalnya di Gebang tidak mempunyai TPI. "Contoh di Bondet Kabupaten Cirebon dan Indramayu mempunyai TPI, sehingga kita tahu berapa hasil tangkapan ikannya serta perputaran uang itu sendiri. Sehingga ketika  pemerintah mau membantu sangat kesulitan, karena tidak mungkin pemerintah membantu para perorangan yang dibutuhkan yakni kelompok seperti koperasi nelayan untuk pembuatan TPI," katanya.

Hal senada dikatakan Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih. Menurutnya, panjang laut Kabupaten mencapai 77 KM. Sehingga ini sangat potensi sekali bagi para nelayan. Akan tetapi butuh kerjasama antara pemerintah pusat, daerah serta DPR RI dan DPRD untuk mengakomodir semua permasalahan nelayan.

"Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan nelayan menjadikan solusi bersama demi kesejahteraan nelayan, serta nelayan bisa maju dan sejahtera lagi," katanya. (RLS/MGN)