Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Masyarakat Kota Cirebon diimbau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan (prokes) dalam beraktivitas sehari-hari, karena pandemi Covid-19 belum berakhir. Imbauan tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis saat silaturahmi dengan wartawan di Balaikota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Jumat (26/03/2021).
Mantan Ketua DPRD Kota Cirebon ini menegaskan, betapa pentingnya mematuhi prokes Covid-19. Meski sudah mulai dilakukan vaksinasi, namun pandemi belum selesai di Indonesia.
"Masyarakat harus tetap disiplin protokol kesehatan, harus memakai masker ke mana saja, dan rajin cuci tangan agar terhindar dari Covid-19," ujar mantan Wakil Wali Kota Cirebon tersebut.
Sebab, lanjut pria biasa disapa Azis ini, masyarakat yang terpapar Covid-19 di Kota Cirebon masih bertambah. "Rumah sakit mulai penuh lagi, termasuk ruang isolasi penuh," ucap Azis.
Baca juga : Rawan Kecelakaan, Satlantas Larang Warga Buat U-Turn di Pantura Subang
Untuk itu, masyarakat agar mematuhi prokes Covid-19, dan lebih baik di rumah termasuk saat Ramadhan, dan Lebaran. "Tarawih lebih baik di rumah, belajar jadi imam. Dilarang mudik, lebih baik di rumah dan kumpul sama keluarga, silaturahmi bisa melalui virtual," ujarnya.
Larangan mudik ini, kata Azis, menindaklanjuti larangan mudik yang diputuskan oleh pemerintah pusat yang disampaikan Menko PMK Muhadjir Efendi. "Pemkot Cirebon mengikuti pemerintah pusat terkait larangan mudik. Lebaran di rumah dan keluarga itu lebih baik. Silaturahmi bisa melalui virtual," ujarnya.
Baca juga : Pandemi Covid-19, Bea dan Cukai Cirebon Mampu Beri Pendapatan bagi Negara
Azis berencana membuat surat edaran (SE) untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cirebon dan masyarakat agar tak mudik Lebaran. Namun, kata Azis, sebelumnya, ia akan rapat koordinasi dengan TNI, Polri dan instansi terkait membahas larangan mudik tersebut, berikut apakah akan melakukan penyekatan atau tidaknya.
"Penyekatan akan berkoodianasi dulu dengan kepolisian dan TNI. Karena mengandung risiko yang harus diperhitungkan. Yang pasti akan ada pemantauan dari camat, lurah, RT, dan RW," pungkasnya. (MGN)
