Diancam Demo, 6 Guru Honorer SMU yang Dipecat Dijanjikan Boleh Ngajar Lagi

Selasa, 26 Maret 2019, 20:49 WIB
Daerah Plus

LampuHijau.co.id - Enam guru honorer SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang yang dipecat karena foto pose dua jari dijanjikan akan kembali mengajar di sekolah pada Mei mendatang. Hal ini dikatakan Ketua Forum Honorer Banten Bersatu Martin Al Kosim, Selasa (26/3/2019). "Saat rapat bersama PGRI dan Kadis Dikbud Provinsi Banten, memang ada ucapan bahwa para guru honorer itu akan kembali mengajar pada bulan Mei," tuturnya.

Namum demikian, Martin Al Kosim mengaku kurang puas kalau janji itu diutarakan lewat lisan. Ia meminta adanya SK Pencabutan pemecatan secara tertulis untuk menguatkan wacana pencabutan pemecatan dari kepala Disdikbud. "Jika tidak diberikan Surat Keputusan (SK) tertulis yang menguatkan pembatalan pemecatan, kami akan gelar demonstrasi Kamis (28/3) mendatang," ancamnya.

Baca juga : Pose 2 Jari 6 Guru Honorer Dipecat, Ngakunya Nggak Sengaja Ke-Upload (HP Dimainin Bocah)

Martin menuturkan, kemarin dia bersama PGRI sedang menunggu SK dari Disdikbud karena kabarnya pihak Disdikbud akan memberikannya pada hari ini. Nantinya, jika pun Disdikbud sudah memberikan SK pembatalan pemecatan, pihaknya masih akan mengkaji ulang setiap poin yang diberikan oleh Dinas, karena menurutnya, pada saat pertemuan dengan Disdikbud, ada poin yang tidak disetujuinya dalam paparan Disdikbud terkait pembatalan pemecatan guru honorer. "Masa gajinya cuma dibayar sampai tanggal 17 Maret saja, April nggak dibayar, Mei baru masuk jadi kan otomatis gajinya baru dapet Juni. Kita honorer gaji berapa sih? Sudah susah dipersulit lagi," kesal dia.

Menurut Martin, keputusan Disdikbud itu terlalu terburu-buru, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak bijak. Seharusnya jika pun para guru honorer itu melanggar, ada prosedur yang harus dilakukan Disdikbud. "Kan harusnya ada pembinaan terlebih dahulu, ada Surat Peringatan (SP) satu, dua, tiga. Nggak seperti ini. Dan yang seharusnya memutuskan kalau guru honorer itu netral atau tidak kan Bawaslu seharusnya," ucapnya.

Baca juga : Kehangatan Global Zakat di Pedalaman Mentawai

Terkait adanya politisasi dalam kasus ini, kata Martin, dirinya tidak peduli dikaitkan dengan Capres tertentu karena memang kondisi saat ini apapun bisa jadi isu sensitif. "Koridor kami tetap ingin menyelamatkan guru-guru ini, tidak ada urursannya dengan Pilpres," tegasnya. (WAH)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal