Bupati Subang Pastikan Pemerintahan Tak Galau Meski Sekda Ditahan Kejari

Senin, 18 Januari 2021, 16:08 WIB
Daerah Plus

LampuHijau.co.id - Ditahannya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Subang Aminudin oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang atas dugaan tindak pidana korupsi, membuat Bupati Subang Ruhimat bereaksi. Bupati mengambil berbagai langkah, salah satunya dengan menunjuk Asep Nuroni sebagai pelaksana harian (Plh) Sekda Subang menggantikan Aminudin.

"Pelaksana harian Sekda, saya tugaskan kepada pak Asep Nuroni, yaitu yang selama ini menjabat ASDA 1," ucap Ruhimat di halaman Rumdin Bupati Subang, Jawa Barat, Senin (18/1/2021).

Berita Terkait : Bupati Subang Meminta Pemprov Jabar dan Pusat Bantu Atasi Banjir Pamanukan

Namun, lanjut dia, sehubungan Asep Nuroni saat ini menjabat sebagai Plt Kadisnaker Subang, maka dilakukan pengalihan jabatan dan menunjuk dr. Nunung Suhaeri sebagai Plt Kadisnaker. Secara pribadi dan institusi, pria biasa disapa Kang Jimat, mendoakan agar Sekda Subang beserta keluarga diberi ketabahan dalam menjalani proses hukum.

"Mudah-mudahan Pak Sekda diberikan kesehatan, ketabahan, baik bagi dirinya maupun keluarganya," ujar kang Jimat.

Berita Terkait : Bupati Subang Minta Stakeholder Tak Lelah Menangani Pandemi Covid-19

Kang Jimat menghormati proses hukum yang berjalan dan berharap proses hukum berlaku tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Mengenai pelayanan roda pemerintahan, Kang Jimat menjamin tetap berjalan dengan baik dan tidak terkendala atas proses hukum yang dihadapi Sekda. "Saya jamin roda pemerintahan tidak mengalami kegalauan," tegasnya.

Berita Terkait : Bupati Subang Ingin Optimalkan Potensi Perikanan, Peternakan, dan Pertanian

Sebelumnya, Sekda Subang Aminudin ditahan di Lapas Kelas IIA Subang karena diduga melakukan tindak pidana korupsi, sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp835,4 juta. Mantan Sekretaris Dewan (Setwan) DPRD Kabupaten Subang tersebut diduga terlibat dalam perkara Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif TA 2017, yang saat itu Aminudin sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

SPPD fiktif itu diketahui setelah BPKP Perwakilan Jawa Barat melakukan audit Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Subang yang totalnya Rp8,64 miliar pada tahun anggaran (TA) 2017. (MGN)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal