Webinar Ngobrol Politik

Kualitas Layanan Publik Kota Depok Dinilai Rendah dan Tak Pro Rakyat Miskin

Senin, 30 Nopember 2020, 18:39 WIB
Daerah Plus

LampuHijau.co.id - Kualitas layanan publik di Kota Depok terus menjadi sorotan mulai dari kemacetan, minimnya sarana pendidikan dan kesehatan. 

"Seharusnya Kota Depok dalam pelayanan publik itu harus inklusif, accessible, non diskrimatif, ramah, dan berperspektif HAM seperi memperhatikan kaum difabel, ramah anak, ibu hamil dan sebagainya," ujar aktivis perempuan Anis Hidayah seusai menjadi narasumber Webinar Gerakan Depok Berubah, Ngobrol Politik tema: Akankah Terus Menjadi "Pengemis" Ketika Berhadapan Dengan Pelayanan Publik di Depok? belum lama ini.

Baca juga : Masih Marak Tawuran, Pemkot Depok Dinilai Gagal & Tidak Peka

Sementara itu Drs. H. Sariyo Sabani, MM, mengungkap  fakta kemacetan di Sawangan, Citayam, dan beberapa tempat lain yang sampai kini dibiarkan saja. "Menurut saya ini soal kelemahan visi dan inisiatif pemimpin," ujarnya. 

Sariyo mencontohkan soal pelebaran jalan di Sawangan seperti diketahui dengan alasan lebih membutuhkan ruas jalan baru. Namun, lanjutnya, pada bulan Maret 2016 Wali Kota Depok Mohammad Idris malah menolak pelebaran Jalan Raya Sawangan sepanjang 7 km.

Baca juga : Komunitas Sinematografi Muda Kota Depok Siap Menangkan Bang Pradi

Padahal, waktu itu atas pengajuan Wali Kota sebelumnya kepada Pemda Jawa Barat, disetujui bantuan pemda Jabar. "Lha kalau dirasa kurang, mengapa tidak dibangun bertahap?" kata Sariyo.

Ketua DKR (Dewan Kesehatan Rakyat) Kota Depok Roy Pangharapan menyoroti bidang kesehatan di Depok. Ia mengaku biasa mengadvokasi pasien miskin kerap kali mendapatkan kesusahan dalam pelayanan kesehatan.

Baca juga : Sekda Depok Hardiono: Pendidikan di Kota Depok menggunakan Daring Selama Satu Semester

Termasuk delapan ribu peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang kerap ditolak rumah sakit. Bagaimana nggak ditolak, lanjutnya, Depok dari dulu hanya punya satu RS tipe C dan 2 Puskesmas rawat inap.

"Meskipun ada Puskesmas 24 jam, faktanya kebutuhan tempat tidur RS Pemerintah dan Puskesmas sangat minim atau timpang dengan jumlah penduduk. Hal sangat aneh karena bertahun-tahun tidak menjadi perhatian Pemerintah Kota. Apa sih susahnya merenovasi dan menambah kapasitas tempat tidur pasien di puskesmas," ucapnya. (HEN)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal