Bapenda Kota Malang Maksimalkan Layanan Prima, Sinergi dan Inovasi

Kamis, 12 Nopember 2020, 19:15 WIB
Daerah Plus

LampuHijau.co.id - KPK RI telah memberikan apresiasi dan pujian kepada Pemkot Malang dalam hal ini Bapenda Kota Malang atas capaian kinerja mampu menjaga stabilitas penerimaan PAD di tengah pandemi. Menanggapi hal ini, Kepala Bapenda Kota Malang menyatakan pihaknya telah menjalankan sejumlah langkah meliputi memaksimalkan layanan prima, menjalankan sinergi dan menerapkan beragam inovasi.

"Alhamdulillah atas apresiasi dan pujian yang diberikan. Kami telah menjalankan sejumlah langkah yakni memaksimalkan layanan prima, menjalankan sinergi dan menerapkan beragam inovasi," tandas Kepala Bapenda Kota Malang, Ir Ade Herawanto MT, Rabu (11/11/2020).

KPK RI juga turut mengapresiasi regulasi yang dijalankan Pemkot Malang dan Bapenda. Salah satunya adalah mengenai Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang di dalamnya terdapat klausul khusus mewajibkan WP ikut pajak online dengan sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap hingga pencabutan izin dan denda administratif.

"Kami gencarkan e-SPPT, e-BPHTB dan lainnya untuk menunjang pelayanan prima, transparansi, serta mengurangi tatap muka dengan WP. Kami intens bekerjasama dengan Bank Jatim, BPN, KPP dan IPPAT. Saat ini juga telah berjalan host to host antara Bapenda dengan kantor pertanahan," tukas Ade Herawanto MT.

Berita Terkait : Tinjau Bandara Soetta, Kapolri Minta Perketat Pengawasan Warga Dari Luar Negeri

Ade juga menyampaikan terkait pemasangan alat e-Tax ke depannya akan coba mulai dialihkan ke sistem aplikasi yang lebih up to date. Dalam hal ini, Ade juga melaporkan progres SK penyesuaian NJOP pada tiga koridor jalan terdiri dari 24 kelurahan sejumlah 3.433 objek pajak dengan total tambahan penerimaan telah dilakukan proses pengajuan dan tinggal mendapatkan persetujuan dari Bapak Walikota Malang.

"Selain hal-hal tersebut, sesuai arahan Tim Korsupgah KPK dan BPK, maka telah Kami lakukan penghapusan piutang. Sekarang sudah proses tahap pertama, kumulatif sekitar Rp 3,3 Milyar. Kami juga menyusun data base tunggakan dengan menggandeng tim dari perguruan tinggi negeri. Produknya adalah nanti di penghapusan tahap kedua, ketiga dan seterusnya. Kami juga menyusun database WP pasca pandemi. Sehingga ada update yang benar sehingga perencanaan pun jadi benar," papar Sam Ade d'Kross, sapaan akrabnya.

Laporan tersebut ditanggapi positif jajaran Korsupgah KPK RI melalui Kepala Satgas Korwil VI, Edi Suryanto. Edi pun berharap pihak-pihak terkait seperti BPN, Kanwil Pajak dan Bank Jatim bisa mensupport dengan baik.

"Dalam hal penyesuaian NJOP harus sudah sesuai ZNT dari BPN. Itu salah satu ruang lingkup yang harus diberikan oleh BPN agar informasi dan datanya sinkron serta akurat. Pastinya hal penyesuaian ini bisa dimaksimalkan, namun tetap sesuai dengan koridor yang berlaku," pesan Edi.

Berita Terkait : Tingkatkan Sinergisme, PWI Jaya Dikunjungi Kapendam Jaya

"Kami terus bersinergi dalam hal sinkronisasi data dengan pihak Pemkot Malang. Support data dari Bank Jatim juga sangat bermanfaat," jawab Junaidi Joko, mewakili Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III, merespon permintaan Edi.

Hal senada diamini perwakilan Bank Jatim Cabang Malang yang ikut hadir dalam audiensi.

"Tentu Kami mendukung penuh segala upaya yang dilakukan Pemkot Malang dalam rangka meningkatkan PAD. Berapapun alat taping box yang diminta akan Kita usahakan bisa support. Seperti yang disampaikan Pak Ade, jika alat lama sudah ketinggalan zaman dan rawan dicurangi sehingga ke depan bisa Kita coba beralih ke aplikasi taping agent yang sudah diujicobakan di sejumlah gerai resto cepat saji," urai Suryo, mewakili Kepala Bank Jatim Cabang Malang.

Sedangkan Raditya yang mewakili Kepala BPN Kota Malang menyatakan bahwa sejauh ini sistem host to host dengan Bapenda berjalan baik dan tidak ada kendala. Di akhir, Sekda Kota Malang Drs Wasto SH,MH selaku moderator memberi kesimpulan singkat dan padat sebelum menutup audiensi.

Berita Terkait : Kejari Kota Tangerang Bagikan Ratusan Paket Takjil

"Intinya, bahwa dari sini Kita ke depan bisa saling menguatkan data pajak dan data pendapatan lain-lain. Sinkronisasi database dan sinergi seluruh pihak memberikan dampak signifikan dalam menjaga PAD untuk mensupport APBN maupun APBD," tutupnya. (YGA/ADV/Malang)
 

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal