LampuHijau.co.id - Lima ormas besar di Kota Depok: Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Forum Betawi Rempug (FBR), Pemuda Pancasila (PP), Forum Pemuda Muslim Maluku (FPMM), dan Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten Kota Depok yang berjuluk 'Pandawa Lima' menyambangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cilodong.

Lima ormas besar tersebut mengkampanyekan gerakan Anti Golput, dan mengajak masyarakat untuk mendatangi TPS pada 9 Desember 2020. Narapidana atau warga binaan memiliki hak politik yang sama dengan masyarakat lainnya, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ketua DPD Forkabi Kota Depok, Ajazih Azis, menuturkan pihak Lapas juga memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan tahapan Pilkada Depok kepada warga binaan. 

Baca juga : 7 Sanggar Pencak Silat di Kota Depok Siap Dukung & Menangkan Pradi-Afifah

"Cukup banyak napi di Depok, sekitar 800 orang. Mereka harus tahu pasangan calon yang tampil di pilkada Depok, termasuk diarahkan tata cara pencoblosan dan cara memasukkan kertas suaranya," kata Azis kepada wartawan, Selasa (27/10/2020). 

Pihak Lapas, lanjut Azis, diharapkan segera berkoordinasi dengan KPU Kota Depok untuk melakukan sosialiasi dan simulasi pilkada. Tujuan agar para penghuni Lapas tidak golput di pilkada nanti. Hak suara mereka wajib disalurkan. 

"Secara fisik mereka memang berada di dalam tahanan, tapi bukan berarti hak mereka untuk memilih dimatikan. Mereka bebas memilih siapa pun calon yang menjadi pilihannya," ujar Azis. 

Baca juga : Simulasi Pemberian Vaksin Covid-19 di Depok, Ridwan Kamil Sambangi Puskesmas Tapos

Diberitakan sebelumnya pada Rabu (21/10/2020, lima ormas mendatangi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Depok. Mereka mendesak Bawaslu selaku jurinya perhelatan pilkada tersebut agar mengambil sikap tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral di Pilkada Depok 2020.

Pasalnya, menurut mereka, jajaran Bawaslu tidak bekerja maksimal di perhelatan Pilkada Depok. Bahkan tidak bisa menyikapi ASN yang bersinggungan dengan politik praktis, seperti saat Lurah yang jelas-jelas tak netral. Padahal ada bukti-bukti, termasuk fotonya.

"Kami datang ke Bawaslu karena mereka baru akan menyelidiki kalau ada laporan. Nah sekarang sudah ada laporan. Kami sudah datang melapor. Jadi tidak ada alasan buat Bawaslu. Selama ini Bawaslu terkesan diam saja," kata Azis yang merasa geram dengan sikap Bawaslu. (HEN)