LampuHijau.co.id - Polemik perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda terus bergulir dan mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.

Termasuk Patih Agung Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan Abah Renggo. Dia menanggapi pernyataan Sultan Sepuh XV PRA Luqman Zulkaedin yang menyebut sebagian besar masyarakat di Jawa Barat merupakan suku Jawa.

"Saya kira Sultan Sepuh Cirebon ini tidak paham sejarah dan kebudayaan masyarakat Jawa Barat secara utuh. Siapa leluhurnya dan apa kaitannya dengan Kerajaan Pajajaran. Mungkin Sultan Sepuh PRA Luqman ini karena masih muda, jadi mungkin kebanyakan main game," ujar Abah Renggo, setengah berkelakar, dalam rilisnya, Kamis (15/10/2020).

Dia menegaskan, usulan nama Provinsi Sunda ini bukan tanpa dasar. Menurutnya, ini bagian dari upaya meneguhkan NKRI dan ciri atau identitas kebudayaan daerah asli masyarakat Sunda. "Nama Provinsi Sunda juga semakin menguatkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika," imbuh Abah Renggo.

Baca juga : Kali Ini ke Warga Bantar Gebang, Sarana Jaya Terus Salurkan Paket Sembako

Abah Renggo di lain pihak, sepakat dengan pernyataan Juru Bicara Keraton Kanoman Cirebon Ratu Raja Arimbi, yang menyebut secara historis Cirebon sendiri masuk dalam keluarga Pajajaran. Di mana Sunda juga tidak lepas dari Pajajaran. Sebelumnya, dirilis jabar.suara.com (suarajabar.id),

Sultan Sepuh XV PRA Luqman Zulkaedin dari Keraton Kasepuhan Kota Cirebon meminta pihak-pihak yang menginginkan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda untuk mengkaji kembali usulan tersebut. Ia mengatakan, Provinsi Jawa Barat memiliki kebudayaan yang majemuk. Di Kota dan Kabupaten Cirebon serta Kabupaten Indramayu misalnya, sangat kental dengan adat dan budaya Jawa.

"Jadi, sebaiknya tetap menggunakan nama Provinsi Jawa Barat, karena sebagian besar masyarakat di Jawa Barat merupakan Jawa," kata Sultan Sepuh XV PRA Luqman Zulkaedin Keraton Kasepuhan Cirebon saat dikonfirmasi melalui wahtsapp, Rabu (14/09/2020).

Masih kata Luqman, implikasi penggunaan nama Provinsi Sunda akan sangat berpengaruh secara psikologis pada masyarakat yang tidak berlatar budaya Sunda. Karena menurutnya, penamaan Sunda menunjukkan latar budaya dan kesukuan.

Baca juga : Ke Paguyuban Warga Jaktim, Sarana Jaya Kembali Salurkan 200 Paket Sembako

"Kami harap semua harus dengan kajian yang komprehensif, sehingga tidak menimbulkan masalah kedepannya," katanya.

Menurutnya, secara prinsip, yang dibutuhkan saat ini bukanlah soal penggantian nama dari Provinsi Jawa Barat menjadi Sunda. Namun, lebih pada program-program yang menyejahterakan rakyat.

"Harusnya yang diperhatikan itu, bagaimana memajukan kebudayaan di wilayah Jawa Barat, bukan menggantikan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Sunda," katanya.

Sementara Juru Bicara Keraton Kanoman Cirebon Ratu Raja Arimbi mengatakan, secara historis Cirebon sendiri masuk dalam keluarga Pajajaran. Di mana Sunda juga tidak lepas dari Pajajaran.

Baca juga : Bantu Warga Jakbar, Sarana Jaya Kembali Salurkan 200 Paket Sembako

"Tentunya, kami berharap hal itu dikaji kembali seperti apa, kalo Provinsi Jawa Barat diganti dengan nama Sunda," katanya.

Saat ditanya akan ada dampak pada adat dan kebudayaan di Jawa Barat, khususnya di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat, ia menyebut perlu kajian yang mendalam agar tidak mendapatkan dampat negatif. "Kalo dampak, pasti ada, maka dari itu diperlukan kajian dengan melibatkan sejarawan, budayawan. Apakah ini layak diganti atau memang bisa dipertahankan," katanya saat ditemui di Keraton Kanoman. (MGN)