LampuHijau.co.id - Sebuah akun media sosial Depok Hari Ini menggelar polling tingkat kepuasan masyarakat terkait kinerja Pemkot Depok yang dipimpin Walikota M. Idris mengatasi covid, bansos dan pemberlakuan PSBB.

Berbasarkan polling tersebut pada hari Jumat 29 Mei 2020 sebanyak 80 persen menyatakan tidak puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Depok yang dipimpin Muhamad Idris.

Sejumlah alasan disampaikan warga net diantara yang dikeluhkan yakni tentang jumlah pasien positif terus bertambah.

Baca juga : Tren Isu Ketahanan Pangan Menanjak Saat Pandemi Covid-19

Menurut pengamat politik De Pro Ahmad Husni mengatakan  bahwa ada ketidak becusan dari  Walikota  Depok M Idris yang menurunkan kurva penularan. ”Liat Sukmajaya, dan kecamatan-kecamatan di Kota Depok itu tidak terasa ada PSBB, ini bukti ketidak seriusan dari pemerintah mengatasi masalah ini,” katanta.

Husni juga mengatakan bahwa dalam beberapa hari ini memang ada Gerakan pendisiplinan, namun itu sepertinya buah karya dari pemerintah pusat. “Seperti di pasar di kawasan Nusantara, ada petugas TNI sebanyak lima orang, namun itu sesuai anjuran dari presiden yang diutarakan di MRT Bundaran HI lantas apa yang istimewa, coba perhatinkan tenaga kerja medis di RSUD yang terpapar Covid, itu tanda kecil perhatian dari walikota melindungi anak buahnya,” ungkap Husni.

Terpisah itu anggota DPRD Kota Depok Hengky angggota DPRD Kota Depok menilai memang permasalah covid sangat complek dan dampaknya multidimensional, “Saya temui ada warga yang mengeluhkan tidak kebagian bantuan sosial pada hal sudah mendaftar di masing-masing RT.  Ada tumpeng tindih penerima, ada yang doable, proses pendataan yang bermasalah, karena ada satu KK dua penerima sehingga tidak tepat sasaran, hal seperti harus jadi perhatian Walikota Idris dan Dinas Sosial,” ungkapnya.

Baca juga : Naik KRL di Depok Wajib Tunjukan Surat Tugas

“Jumlah penderita covid yang bertambah yang dan banyak juga memang sembuh, PSBB diperpanjang empat hari tapi pertambahan terus terjadi? Ini kenapa?  Terlebih pemasalah sosial ekonomi yang ditumbulkan dahsyat, dari konsumsi bisa dicover oleh orang-orang dermawan, kontrakan, cicilan motor, yang di PHK itu juga harus jadi perhatian Idris dan mesti dibantu, kalau tidak bantu pemerintah bisa bantu loby penangguhan cicilan kredit,” harapnya.

Memang  akibatnya kebijakan pemerintah Provinsi pemerintah kota Depok jadi ketumpuan, contoh bantuan pemprov Jabar, kata mau dapat lima ratus ribu, presiden enam ratus akhirnya pemerintah daerah Depok harus mengimbangi. “ Namun dengan konsekwensinya ada pergeseran anggaran, Oleh karenanya saya berharap bantuan presiden dan provinsi seperti Depok aja uang cash, kalau ini dilakukan maka  roda ekonomi akan berjalan,” tutupnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kota Depok Usman Haliyana mengatakan, di Depok ada 170.000 Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan sosial baik dari pusat, provinsi dan kota  "Diutamakan mereka yang awalnya punya pekerjaan kemudian tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan dia bukan penerima bansos-bansos reguler selama ini," kata Usman seperti yang dikutip media.

Baca juga : Ramadhan dan Pengabdian DPRD Kota Bekasi di Tengah Pandemic Covid-19

Dikatakan dia, khusus bantuan dari Mensos, saat ini sudah masuk tahap tiga. "Tahap pertama sembako, tahap kedua beras 25 kilo, tahap ketiga sembako lagi. Nanti tahap keempat beras lagi, tahap ke lima dan keenam sembako lagi," tutur Usman. ASP