LampuHijau.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok menggelar rapat paripurna Penyampaian LKPJ Walikota Depok tahun 2019 sekaligus laporan kegiatan reses anggota DPRD masa persidangan kedua tahun 2020, di ruang rapat paripurna, Rabu (27/5/2020).

Laporan hasil reses yang diadakan sejak 13,14,15 Mei 2020 itu, disampaikan mulai dari Fraksi PKS, Gerindra, PDIP, Golkar, Demokrat Persatuan Pembangunan, PAN, PKB- PSI.

Baca juga : Yuliadi: 106 Anggota DPRD DKI Bakal Ikut Bimtek di Bandung

Wakil Ketua Fraksi PKB- PSI Abdul Hamid menyampaikan di bidang perekonomian, pembangunan, dan keamanan, masukan kami yang bersumber dari masyarakat yaitu Pemerintah Kota Depok perlu membuat strategi baru untuk memulihkan UKM yang terdampak Covid-19, dengan melakukan pendampingan sampai dengan bantuan permodalan.

Pemerintah Kota Depok perlu menyiapkan langkah antisipatif dan langkah solusi dalam menghadapi bertambahnya pengangguran baru di Kota Depok akibat PHK masal perusahan yang terdampak Covid- 19, karena jika tidak ditangani serius masalah ini dapat memicu tindak kejahatan dan kriminalitas di lingkungan masyarakat.

Baca juga : Polda Banten Tingkatkan Pengamanan Saat Penerapan New Normal di Kabupaten Tangerang

"Kami berharap Pemkot juga memperhatikan betul infrastruktur di lingkungan warga, dimana masyarakat perkampungan membutuhkan akses jalan yang bagus untuk menjalankan roda perekonomian mereka," katanya.

Sementara itu, Anggota Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan Endah Winarti menuturkan bantuan sosial maupun bantuan langsung tunai dalam rangka mengantispasi persoalan kesenjangan sosial dampak pandemi Covid-19 baik melalui program pemerintah pusat maupun program pemerintah provinsi khususnya program bantuan sosial pemerintah Kota Depok, saat ini justru ditemukan adanya beberapa persoalan.

Baca juga : Ungkap Kasus Novel, Gemma Jabar Apresiasi Kinerja Bareskrim Polri

Validasi data yang kurang akurat terkait penyaluran bantuan sosial tersebut kepada masyarakat menimbulkan kesan kurangnya perhatian pemkot depok dalam mengeliminir permasalahan. "Pemkot Depok seharusnya dapat melakukan pendataan ulang dengan melibatkan unsur masyarakat," ucapnya. (HEN)