Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Covid-19 memasuki babak ke dua, kasus ini awalnya disikapi dengan santai dan tidak serius dan terkesan lambat. Di babak kedua pemerintah mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.
Secara umum anggota DPRD Kota Bekasi banyak yang terjun langsung secara personal dengan menggunakan dana pribadi membantu kebutuhan warga, hanya memang pengeluaran Dewan yang melakukan hal tersebut, jangkauannya terbatas, ini akan menjadi amal baik. Pada hal melekat sejumlah instrument di diri mereka untuk membuat kebijakan, jadi mestinya bukan ke arah pribadi tapi peran DPRD secara umum, peran kita pengawasan dan budgeting dan regulasi tidak banyak dibutuhkan karena ada di ranah eksekutif dan dewan tidak dilibatkan dan cukup peraturam walikota.
“Dalam fungsi budgeting yang sifatnya kedaruratan sehingga dalam penyusunan dalam pergeseran angaran tanpa perubahan APBD dan ini dibenarkan. Pendapatan juga diubah, ada pengurangan ada penurunan PAD dan posturnya.” Kata Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J Putro.
Baca juga : Sandiaga Uno Tabuh Relawan Indonesia Bersatu Lawan Covid-19
Di DPRD seluruhnya sudah diatur dalam norma undang-undang, PP 12 tahun 2019 jadi dewan mudah untuk menjalaninya. “Nah, peran dewan tidak beda di Ramadhan, khusus Ramadhan kita ketahui kini aktifitas kita cukup di rumah saja. Memang terjadi perubahan total, ibadah juga berubah dan sebagainya. Sekarang dalam melakukan interaksi cukup pakai media digital, tinggal inovasi dan pemahamaan dan pemanfaatan IT bisa digunakan saat Ramadhan dengan cara ceramah, atau kegiatan lainnya dengan secara virtual,” kata dia.
Kalau dikaitkan dengan PSBB ini tidak melarang untuk bergerak tapi membatasi, masih bisa aktifitas ekonomi. “PSBB diakui belum efektif dan ini dialami lima daerah, Bogor kota dan Kabupaten, Depok dan Bekasi kota dan kabupaten, ini karena memang masih rendah kesadaran warga dan tuntutannya, kemudian belum adanya dukungan dan regulasi yang sinkron, karena ada regulasi yang tidak dibatasi seperti penggunaan KRL, dan peraturan kementerian perindustrian dan beragam kita evaluasi belum efektif sehingga angka positif covid-19 masih berjalan,” ungkapnya.
Chairoman berharap ada pendekatan dengan persuatif, menutup kegiatan ekonomi tidak mungkin karena bantuan provinsi tidak penuh begitu juga dengan bantuan dari pemerintah pusat.
“PSBB sudah kita review, mesti ada pengetatan, jadi kita harap masyarakat bisa efektif dan nurut dengan peraturan. Dampak sudah kelihatan, PHK di masyarakat, menurunnya pendapatkan secara drastis yang membuat daya beli melemah, kemiskinan meningkat, ini dikhawatirkan meningkatkan resiko keamanan,” kata dia.
Yang tidak kalah penting adalah banyak dengan tindakan Kementerian Hukum dan HAM yang melepaskan napi asimilasi dengan sejumlah catatan, kasus yang disebabkan oleh mereka juga kembali ke jalan yang bertentangan dengan hukum. “Sebab pada saat ini potensi kejahatan semakin meningkat karena situasi yang tidak menentu,” ungkapnya.
Dengan kondisi yang sedemikian pelik namun menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menilai ada hikmah yang bisa dipetik, diantaranya adalah dengan adanya covid-19 menciptakan budaya baru soal pola hidup bersih dan sehat serta disiplin. Yang kedua kepedulian sosial yang meningkat. Yang ketiga pemerintahan yang tanggap akan kedaruratan. Yang keempat munculnya ide dan inovasi baru dalam dunia ekonomi.
“Jadi di balik tantangan akan muncul solusi perimbangan, oleh karenanya kita jadikan momentum ini untuk meningkatkan kapabilitas dan pikir yang positif,” tuturnya.ADVETORIAL HUMAS DPRD KOTA BEKASI, BULAN MEI 2020
