LampuHijau.co.id - Para ulama dan kiai se-Kabupaten Majalengka berkumpul dalam Ijtima Ulama Majalengka di Islamic Centre Majalengka, Jawa Barat, pada Minggu (4/10/2026).

Forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk pemerintah daerah, mulai dari penguatan pendidikan dan kesehatan hingga penerbitan aturan turunan Perda Pesantren.

Sejumlah ulama kenamaan Majalengka turut serta dalam diskusi yang dihadiri juga oleh DR KH Maman Imanulhaq Pengasuh Ponpes Al Mizan Majalengka.

Para tokoh ulama yang hadir seperti Ketua PCNU Majalengka KH Anwar Sulaiman, Wakil Rais Syuriah PCNU Majalengka KH Harun Bajuri, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Majalengka KH Abdul Rasyid, serta KH Asep Saeful Milah, KH Fikri Aminudin, KH Wawan Sondjaya, KH Yusuf Karim, KH Sabihis dan para ulama se-Kabupaten Majalengka.

Dalam forum itu, para ulama menegaskan pentingnya sinergi antara ulama dan pemerintah daerah. Sinergi tersebut diarahkan untuk mengawal pembangunan sekaligus memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Ulama Dorong Perbup Pesantren Salah satu poin penting hasil Ijtima Ulama adalah dorongan agar Perda Pesantren segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati (Perbup).

Baca juga : Perda Masih Tabrak-Tabrakan, BULD DPD Dorong Sinergi Pusat dan Daerah

Para ulama juga mendorong diterbitkannya Perbup tentang fasilitasi Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Majalengka.

“Pesantren dan madrasah diniyah bukan sekadar lembaga pendidikan keagamaan. Di sana ada pembentukan karakter, moral, dan masa depan generasi Majalengka. Karena itu, regulasi dan keberpihakan pemerintah harus jelas,” ujar KH Abdul Rasyid yang membacakan hasil rekomendasi.

Selain pendidikan keagamaan, Ijtima Ulama menekankan pentingnya peningkatan akses dan kualitas pendidikan umum serta kesehatan bagi masyarakat Majalengka.

Kiai Kawal Kebijakan Pemkab Ijtima Ulama juga menegaskan komitmen para kiai dan ulama untuk ikut mendukung, mendorong, sekaligus mengawal kebijakan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Namun, dukungan tersebut ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang sesuai dengan regulasi dan kewenangan pemerintah daerah.

“Ulama tidak berada di luar pembangunan. Ulama harus hadir memberikan panduan moral, sekaligus mengawal agar pembangunan tetap berada dalam koridor hukum dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” imbuh Kiai Abduk Rasyid.

Ijtima Ulama mendorong percepatan pembangunan Majalengka yang disertai penguatan regulasi dan supremasi hukum. Forum juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik serta berkeadilan.

Baca juga : Wakapolres Majalengka Pimpin Pengecekan Kendaraan Dinas

Dorong Ekonomi Tumbuh, Kemiskinan Turun Selain isu pendidikan dan keagamaan, para ulama memberikan perhatian terhadap persoalan ekonomi masyarakat.

Pemerintah daerah didorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ijtima juga mendorong industrialisasi yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, tata ruang, serta ketahanan pangan berkelanjutan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, cerdas dan berintegritas juga menjadi bagian dari hasil forum tersebut.

Jangan Berhenti Jadi Rekomendasi KH Maman Imanulhaq menegaskan hasil Ijtima Ulama harus menjadi agenda bersama yang ditindaklanjuti secara konkret.

“Jangan berhenti menjadi rekomendasi. Yang paling penting adalah bagaimana hasil ijtima ini diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, sinergi ulama dan pemerintah harus menghasilkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, pesantren dan madrasah diniyah.

Baca juga : Rais NU Majalengka Minta Kader PKB Tingkatkan Silaturahmi

Ijtima Ulama Majalengka kemudian meneguhkan tiga agenda utama: menguatkan pembangunan Majalengka, memperkuat sinergi ulama dan pemerintah, serta memastikan pembangunan berjalan dalam koridor regulasi dan supremasi hukum.

Forum tersebut diharapkan menjadi ikhtiar bersama para kiai dan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mewujudkan Majalengka Langkung SAE.

Hasil ijtima ulama kemudian langsung diserahkan kepada Bupati Majalengka Eman Suherman yang didampingi oleh Wakil Bupati Majalengka Dena Muhamad Ramdhan.

Eman menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para ulama Majalengka atas dukungan dan masukan terhadap pemerintahannya.

Menurutnya, rekomendasi yang dihasilkan merupakan masukan penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan Majalengka yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan nilai-nilai keagamaan. ***