LampuHijau.co.id - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tangerang menyampaikan penghormatan sekaligus menaruh harapan besar pada momentum Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengusung tema Peradilan Luhur, Indonesia Makmur”. Peringatan dinilai harus menjadi momentum krusial untuk memperkuat marwah, independensi, serta keberpihakan badan peradilan kepada nilai-nilai keadilan publik.

Ketua LBH Tangerang, Rasyid Hidayat menegaskan bahwa keluhuran sebuah lembaga peradilan tidak hanya diukur dari kewenangan yang dimilikinya, melainkan dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses dan putusan hukum yang dihasilkan. Menurutnya, pengadilan merupakan benteng terakhir bagi warga negara dalam mencari keadilan ketika hak-haknya dilanggar.

"Pengadilan tidak boleh hanya menjadi tempat ditegakkannya hukum secara prosedural. Pengadilan harus menjadi ruang di mana hukum, keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan kemanusiaan bertemu dalam satu proses yang bermartabat," ujar Rasyid dalam keterangannya.

Rasyid menyoroti tantangan utama dunia peradilan saat ini, yaitu memastikan akses keadilan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia menekankan perlunya perlindungan hukum nyata bagi kelompok miskin, rentan, pekerja, perempuan, anak, hingga warga yang memiliki keterbatasan akses pendampingan hukum agar prinsip equality before the law benar-benar terwujud dalam praktik.

Baca juga : MPR Bertemu MA, Ahmad Muzani Tekankan Independensi Hakim dan Supremasi Hukum

Selain masalah aksesibilitas, LBH Tangerang mengingatkan bahwa integritas dan independensi hakim merupakan fondasi utama kekuasaan kehakiman yang wajib dijaga dari segala bentuk intervensi maupun tekanan kepentingan. Pembenahan internal dinilai harus mencakup penguatan kualitas manusia di dalamnya, tidak sekadar modernisasi administrasi dan teknologi.

Dalam peringatan HUT ke-81 MA ini, LBH Tangerang secara resmi mendorong Mahkamah Agung beserta jajaran badan peradilan di bawahnya untuk menjalankan tujuh langkah strategis:

1. Menjaga Independensi: Membentengi kekuasaan kehakiman dari segala bentuk intervensi dan kepentingan politik maupun ekonomi.

2. Penegakan Kode Etik: Memperkuat pengawasan serta penegakan disiplin terhadap seluruh aparatur peradilan.

Baca juga : LBH Tangerang: Harlah Pancasila Harus Wujudkan Keadilan Sosial

3. Kesetaraan Hukum: Menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum tanpa memandang status sosial atau jabatan.

4. Perluasan Akses Keadilan: Membuka ruang bantuan hukum yang lebih luas bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

5. Putusan Progresif: Mendorong lahirnya putusan-putusan yang berintegritas dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

6. Transparansi Layanan: Meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik berbasis teknologi yang tetap ramah bagi kelompok yang memiliki keterbatasan digital.

Baca juga : PT TKG Taekwang Indonesia Salurkan 17 Hewan Kurban

7. Pelayanan Berpusat pada Pencari Keadilan: Menjadikan pengadilan sebagai rumah keadilan yang ramah dan inklusif bagi seluruh rakyat.

Rasyid menutup dengan menegaskan bahwa tema “Peradilan Luhur, Indonesia Makmur” harus diterjemahkan menjadi tindakan konkret. Kemakmuran bangsa, menurutnya, tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari hadirnya rasa aman, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak dasar warga negara. (WAH)