LampuHijau.co.id - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Supriatni, melaksanakan kegiatan reses di RT 08/19 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, pada Kamis (29/1/2026) siang.

Dalam pertemuan tersebut, Supriatni menyerap berbagai aspirasi warga, terutama terkait layanan kesehatan Universal Health Coverage (UHC). Karena Kota Depok sudah tidak berstatus UHC. Warga mengeluhkan proses layanan kesehatan kini semakin rumit. Jika sebelumnya berobat bisa langsung dilayani, kini masyarakat harus melalui verifikasi desil.

“Kader di lapangan ikut kerepotan karena banyak warga sakit tapi tidak bisa langsung dilayani,” kata Supriatni menyampaikan keluhan warga.

Baca juga : Ketua Komisi IV DPRD Subang Apresiasi Polisi Bedah Rutilahu Warga tak Mampu

Politisi dari partai Golongan Karya (Golkar) ini menjelaskan bahwa persoalan UHC bukan hanya keputusan daerah Tetapi juga dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat. Salah satu faktor utama adalah penghentian bantuan dana dari Provinsi Jawa Barat.

“Biasanya Kota Depok mendapat dukungan 40 persen dari pajak kendaraan salah satunya untuk UHC. Sekarang hanya sekitar 1,4 persen. Jauh sekali,” jelasnya.

Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kota Depok kesulitan mempertahankan UHC karena keterbatasan anggaran. Dari kebutuhan sekitar Rp170 miliar, anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp103 miliar yang juga harus dibagi untuk program bantuan sosial.

Baca juga : Bikin Semrawut, Bangli di Pergudangan Dadap Pagi Ini Ditertibkan

Supriatni menyoroti banyak warga yang tidak masuk dalam desil 1–5, namun secara ekonomi tergolong tidak mampu sehingga tidak tercover bantuan sosial. Alternatif pembiayaan pun dinilai terbatas, hanya mengandalkan CSR atau Baznas.

Ia membandingkan dengan kota lain hasil dari melakukan kunjungan kerja. Contohnya Kota Bandung yang tetap mempertahankan UHC meski mengalami pemangkasan anggaran.

“Bandung justru menaikkan anggaran kesehatan dan menjamin warganya dengan komitmen kuat ke BPJS Kesehatan,” katanya.

Baca juga : Kesal SP3 Dikeluarkan, Warga RW 015 Pluit Desak Pejabat Terkait Turun Tangan

Mayoritas warga Kota Depok kembali berstatus UHC, agar akses layanan kesehatan lebih mudah dan tidak membebani RT RW dalam proses verifikasi desil. (HEN)