LampuHijau.co.id - Pembangunan sekolah menengah atas negeri (SMAN) baru memerlukan kolaborasi pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota, pemerintah provinsi (Pemprov) Jabar dan pemerintah pusat karena terbatas anggaran.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Jabar dari Gerindra, Andhika Surya Gumilar usai kegiatan di Aula Desa Cinangsi, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada Jumat (06/12/2024).

Di lokasi itu, Andhika memberikan sosialisasi terkait dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Baca juga : P3DW Subang Catat 416 Kendaraan Terjaring Menunggak PKB

Andhika menyampaikan dirinya kaget karena terdapat 128 kecamatan se-Jabar yang belum memiliki SMAN. Sedangkan, sekarang Pemprov Jabar mengalami keterbatasan anggaran untuk membangun sekolah baru.

"Sesuai aturan baru transfer ke daerah lebih baik sekarang daripada ke provinsi, sehingga 70 persen lari ke kabupaten/kota dan 30 persen provinsi. Makanya, APBD Provinsi Jabar turun drastis," ucapnya.

Penurunan APBD Provinsi Jabar dari Rp36 triliun jadi Rp30 triliun. "Untuk pembangunan sekolah baru hanya menganggarkan Rp50 miliar pada tahun 2025," ujarnya.

Baca juga : Ketua DPRD Subang Narca Sukanda Apresiasi Polda Jabar Berantas Judi Online

Kata dia, anggaran sebesar itu kalau untuk bangun sekola baru di perkotaan tentunya habis untuk beli tanah. "Rp50 miliar kalau di perkotaan hanya bisa beli tanah," ujarnya.

Padahal, tambahnya, dalam membangun sekolah baru tidak hanya tanah, tapi juga bangunannya dan tenaga pendidiknya.

"Maka, kalau saya turun agar pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota berkolaborasi dalam membangun sekolah baru," ujarnya.

Baca juga : Ketua KONI Subang Dipastikan Hadiri Pembukaan Turnamen Sepakbola Kang Niko Rinaldo Cup

Ia mencontohkan kabupaten/kota sediakan lahannya, provinsi bangun sekolahnya dan pusat tenaga pendidiknya. "Solusinya kolaborasi di tengah keterbatasan anggaran," pungkasnya. (MGN)