LampuHijau.co.id - Penjabat (Pj.) Bupati Subang, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd., memimpin briefing bersama Sekretaris Daerah, para Staf Ahli, Asisten Daerah, Kepala Perangkat Daerah, serta Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Subang di Pendopo Abdul Wahyan, Rumah Dinas Bupati, pada Senin, 18 November 2024.

Briefing rutin yang dilaksanakan setiap awal minggu ini membahas isu-isu strategis serta evaluasi program pemerintah yang telah dan akan dijalankan.

Kegiatan dimulai dengan mengikuti rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 serta Sosialisasi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Mitigasi Gerakan Tanah bersama Kementerian Dalam Negeri.

Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, H. Asep Nuroni, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa briefing ini bertujuan mencari solusi bersama atas berbagai permasalahan. Menurutnya, diskusi yang baik dapat mempercepat penyelesaian masalah.

Dalam arahannya, Pj. Bupati Dr. Imran mengingatkan pentingnya netralitas ASN menjelang Pilkada pada 27 November 2024. Ia juga membahas berbagai isu, seperti penghentian penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga Pilkada selesai, evaluasi MCP (Monitoring Center for Prevention), dan SPI (Survei Penilaian Integritas) dari KPK.

Baca juga : Hadapi Tantangan Global, Peran Wantannas Harus Diperkuat

Dr. Imran menekankan tiga langkah penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang:

1. Mengubah persepsi;

2. Mengubah cara kerja;

 3. Mengubah sistem.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya perencanaan sebagai langkah awal untuk mencapai hasil maksimal.

Baca juga : Pj Bupati Subang Didampingi Kadinkes Terima Penghargaan Germas Terbaik Kedua Tingkat Jawa Barat

Menurutnya, program pemerintah harus berdampak langsung pada masyarakat. Program yang tidak memberikan manfaat nyata sebaiknya dihentikan.

"Tolong buat perencanaan yang berdampak pada masyarakat. Anggaran harus efektif dan terukur. Kegiatan yang tidak berdampak lebih baik dihapus saja," tegas Dr. Imran.

Ia menyoroti bahwa bantuan sosial yang hanya menguntungkan kelompok tertentu lebih baik tidak dianggarkan. Sebagai gantinya, prioritas anggaran sebaiknya dialokasikan untuk memperbaiki sekolah yang hampir ambruk demi keselamatan dan pendidikan anak bangsa.

"Bansos yang hanya menguntungkan sebagian orang hentikan saja, sementara masih banyak sekolah yang hampir rubuh," ujar Dr. Imran.

Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya memperbaiki infrastruktur, khususnya jalan rusak, untuk kepentingan masyarakat pada tahun 2025.

Baca juga : PKB Solid Menangkan Eman-Dena di Pilkada Majalengka

Dr. Imran menutup arahannya dengan mengingatkan bahwa perencanaan harus sinergis dan terintegrasi antar tingkat pemerintahan.

"Sinergitas perencanaan harus terjalin dari tingkat desa, kabupaten, hingga pusat. Semua program kegiatan harus tercantum dalam RKPD Kabupaten maupun RKPD Provinsi," tegasnya.***