LampuHijau.co.id - Anjloknya harga garam konsumsi di Madura, Jawa Timur berimbas pada kesejahteraan para petani garam tradisional wilayah setempat. Kondisi tersebut tentunya sangat tidak menguntungkan, terlebih di tengah kencangnya gempuran garam impor. 

Melalui Serikat Garam Rakyat Madura (Segara), pemerintah diminta mengambil sikap tegas dan langkah strategis agar para petani garam tradisional di Madura tidak berlarut-larut merasakan himpitan ekonomi.

Seperti diungkapkan Agus Sumantri selaku Ketua Segara, saat ini harga garam di tingkat petani tradisional untuk kualitas nomor satu berada di angka Rp 350.000 per ton. Sementara untuk kualitas nomor dua mencapai Rp 250.000 per ton.

Baca juga : Konsumsi LPG 3Kg di Pekan Pertama Ramadan Naik 10%

Untuk itu, guna melindungi petani garam tradisional, Agus meminta Pemerintah tidak melepaskan harga garam pada mekanisme pasar. Karena kebijakan itu hanya merugikan merugikan petani/petambak garam rakyat.

"Kalau pemerintah melepaskan harga garam pada mekanisme pasar, sama saja memberikan ruang kepada kartel untuk menentukan harga sesuai dengan keinginan pengusaha. Akibatnya mereka (pabrikan) menekan harga pada tingkat petani garam rakyat," kata Agus dalam diskusi bertema 'Upaya Pemerintah dalam Menstabilkan Harga Garam Konsumsi di Jatim' di Surabaya, Kamis (22/8/2019).

 

Baca juga : Bawaslu Kota Tangerang Masih Kaji Terkait Pelanggaran Pemilu

Agus juga menyayangkan peran BUMN garam yang diharapkan menjadi stabilisator harga, namun realitanya tidak berpihak kepada petani garam tradisional. 

"Sebagai contoh, BUMN garam yang ada di Madura, seharusnya meningkatkan produksi garam industri guna memenuhi kuota nasional. Tapi faktanya perusahaan negara itu justru memproduksi garam konsumsi," ujar Agus.

Agus Menambahkan, sebagai negara bahari, seharusnya Pemerintah tidak perlu impor garam.  Kalau Pemerintah mau serius menangani persoalan ini, masih kata Agus, perusahaan garam di bawah naungan BUMN diberikan target untuk memproduksi garam industri. Sehingga impor dapat ditekan. 

Baca juga : Dugaan Korupsi Anak Perusahaan KBN, Saefudin: Kami Minta KPK Bongkar Kasus Ini

"Bukan malah sebaliknya, BUMN garam, memproduksi garam yang seharusnya diberikan kewenangannya kepada petani tradisional. Akibatnya, harga  garam pada tingkat petani menjadi anjlok,"  ucap Agus.

Agus berharap pemerintah bisa memberikan solusi yang tepat demi kesejahteraan para petani garam tradisional. (Bit)