LampuHijau.co.id - Wali Kota Bogor Bima Arya dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin melakukan penandatanganan bersama sebagai bentuk Komitmen Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) tahun 2019. Bima Arya mengatakan, penandatangan tersebut merupakan simbolisasi komitmen yang lebih menguatkan bahwa Pemkot Bogor sangat serius berkaitan dengan penerapan Mal Pelayanan Publik.

Baca juga : Jalin Keakraban, Kapolres Indramayu Ajak Nobar Jurnalis dan Pelajar

“Saat ini sudah dilakukan proses lelang untuk Mal Pelayanan Publik. Rencananya MPP Kota Bogor akan dibuka secara resmi selambat-lambatnya awal Juli 2019 di Lippo Keboen Raya,” katanya, kemarin.

Baca juga : Hoax Bisa Memecah Belah Bangsa, Rakyat Harus Melawan

Bima menekankan, hal yang utama dari MPP adalah kualitas layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Dengan nada optimis ia menyatakan dari segi desain fisik MPP di kota Bogor akan lebih nyaman dan terpadu yang terdiri dari 13 instansi dan lembaga dengan 147 layanan. Wali Kota juga menegaskan, nantinya masing-masing layanan yang hadir di MPP Kota Bogor harus memudahkan dari segi waktu, pembiayaan, koordinasi dan sebagainya.

Baca juga : Masjid Kubah Emas Bisa Terbangun Karena Keajaiban Sedekah

Saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan seluruh dinas terkait di MPP untuk memastikan kualitas pelayanan meningkat. Melalui penandatangan dan rakor ini diharapkan mampu memberikan motivasi dan dukungan dalam membentuk MPP, menambah wawasan kepada semua pihak tentang kebijakan MPP, mempelajari dan menghadapi tantangan yang ada serta sharing pengalaman One Single Submission (OSS). (Sol)