LampuHijau.co.id - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PDI Perjuangan, Soleman tetap pada pendiriannya yang berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak memperpanjang Dani Ramdan sebagai Penjabat Bupati Bekasi. Meskipun Pimpinan DPRD asal Fraksi PKS, Muhammad Nuh tetap mendukung Dani Ramdan diperpanjang.

“Saya atau kami Fraksi PDI Perjuangan tetap pada komitmen untuk membangun Kabupaten Bekasi. Karena pada diri Dani Ramdan dalam pekerjaannya kurang maksimal,” ujar Soleman kepada wartawan.

Soleman mengatakan, usulan Dani Ramdan memang berangkat dari Fraksi PKS untuk diperpanjang menjadi Penjabat Bupati Bekasi. Padahal, Dani Ramdan ini tidak bisa bekerja dan manajemen birokrasi sangat buruk. Apalagi, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selama 8 Tahun berturut-turut, dihancurkan oleh Dani Ramdan dengan mendapatkan Predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.

Baca juga : Resmi Jadi Capres, Pras: 2024 PDI Pejuangan Menang dan Ganjar Presiden

“Innaliliahi, masa yang menjadi pemimpin di Kabupaten Bekasi, diberikan lagi yang tidak bisa bekerja. Ini menjadi preseden buruk. Dan PKS ingin Kabupaten Bekasi menjadi buruk, karena ingin usulan mereka Dani Ramdan menjabat kembali, agar diperpanjang Kemendagri,” kata Soleman.

Pria yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi itu berharap kepada Kementerian Dalam Negeri, untuk memberikan kesempatan kepada yang lain menjadi Penjabat Bupati Bekasi selanjutnya, asalkan tidak Dani Ramdan.

Apalagi, selain persoalan manajemen pemerintahan kurang maksimal, Dani Ramdan justru sering membuat kegaduhan antar sesama ASN di Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Baca juga : Safari Ramadhan di Tanjungsiang, DPC PDI Perjuangan Subang Gelorakan Salam Pancasila

“Ada kerugian negara dalam audit BPK. Selanjutnya proses lelang pekerjaan yang terkait pembangunan juga kurang maksimal. Sehingga, masih banyak jalan rusak. Jalan raya rata-rata kumuh dan berdebu,” jelasnya.

“Jadi, kalau ada yang sindir anggota dewan yang tidak hadir pengusulan Dani Ramdan menjadi PJ Bupati lagi. Saya katakan PDI Perjuangan yang menolak untuk diperpanjang. Karena kita tidak mau melihat rakyat menjadi susah, akibat PJ Bupati yang direkomendasikan, yang tidak bisa bekerja,” pungkasnya.

Perlu diketahui, WTP 8 kali Pemerintahan Kabupaten Bekasi runtuh, setelah mendapatkan Predikat WDP dari BPK. Informasi yang di himpun, Surat Audit BPK RI Perwakilan Jawa Barat dengan Nomor: 30A/S-HP/XVIII.BDG/5/2023, tertanggal 16 Mei 2023 tentang Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023.