LampuHijau.co.id - Pedagang di Pasar Inpres Pamanukan, BHR ditangkap Satreskrim Polres Subang. Pria berusia 65 tahun itu ditangkap polisi karena diduga mengoplos beras Bulog dengan beras berkualitas rendah, kemudian beras tersebut dijual dengan harga lebih mahal.

Kepala Polres Subang AKBP Sumarni mengatakan pengungkapan perkara tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat kepada Polres Subang terkait dugaan pengoplosan beras Bulog dengan beras lain yang diganti kemasannya.

Baca juga : Kang Jimat Ajak Pedagang Musyawarah Pembenahan Pasar Inpres Pamanukan

Dari informasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Hasilnya ditemukan beras Bulog yang sudah dioplos dengan beras lain yang kualitasnya lebih rendah yang diganti kemasannya, dan beras tersebut dijual lebih mahal dari beras Bulog.

"Beras hasil oplosan dijual kepada masyarakat dengan harga Rp10.400 hingga Rp11.000 per kgnya," ucap AKBP Sumarni didampingi Wakil Kepala Polres Subang Kompol Satrio Prayogo di Mapolres Subang, Jawa Barat, Selasa, 7 Maret 2023.

Baca juga : Ringkus 6 Pengedar Sediaan Farmasi, Polres Subang Sita 20.300 Butir Obat

Padahal, lanjut mantan Kapolres Sukabumi Kota tersebut, harga beras Bulog dijual kepada masyarakat di pasaran dengan harga eceran tertingginya hanya sekitar Rp 9.450 per kgnya, sehingga terjadi selisih kurang lebih Rp1.500 per kgnya.

"Tersangka sudah melakukan aksinya sejak Januari, tapi baru kita temukan di Februari. Tersangka sudah meraup keuntungan sekitar Rp23 juta," ucap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Baca juga : MAP Social Humanity Minta Pemangku Kebijakan Mencontoh Kapolres Subang

Dari tersangka, lanjutnya disita 175 karung beras Bulog SPHP ukuran 50 kg, 28 karung beras merek Mangga ukuran 25 kg, 83 karung beras merek MJ ukuran 25 kg, ratusan karung kemasan, peralatan memproduksi beras dan lainnya.

BHR dijerat Pasal 382 bis KUHPidana dan atau Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2 Miliar. (MGN)