LampuHijau.co.id - Stok vaksin meningitis di dua tempat yang mendapatkn izin untuk memberi vaksin antisipasi peradangan selaput otak, tersebut kepada masyarakat secara mandiri yakni RS Pamanukan Medical Center (PMC) dan Klinik Kimia Farma, saat ini kosong.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Subang dr Maxi, SH, MH.Kes kepada awak media saat berada di ruang kerjanya, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (28/09/2022).

Baca juga : Satgas Saber Pungli Kabupaten Subang Terjun Awasi Pendistribusian BLT BBM

Menurutnya, pemberian vaksin meningitis merupakan syarat mutlak harus dipenuhi warga yang akan melakukan perjalanan ke Timur Tengah termasuk jemaah haji dan umrah, karena di sana endemik meningitis, sehingga perlu peningkatan antibodi.

"Vaksinasi meningitis sangat penting dan peningkatan antibodi akan terjadi minimal 14 hari setelah disuntik vaksin meningitis. Kekebalannya bisa selama dua tahun untuk menangkal virus yang dapat menyebabkan peradangan selaput otak," ucapnya.

Baca juga : Pasca Kenaikan Harga BBM, Situasi Kabupaten Subang Tetap Kondusif

Makanya, ia meminta kepada masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan ke luar negeri khususnya jemaah umrah diminta untuk bersabar, secepatnya pemerintah akan kembali mensuplai vaksin tersebut melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

"Sudah dicek, saat ini stoknya kosong di Klinik Kimia Farma dan RS PMC. Warga agar bersabar, Insyaallah, awal Oktober, stok vaksin meningitis sudah kembali normal," ucap pemilik Klinik Happy Healthy dan Apotek Happy Healthy Farma, tersebut.

Baca juga : Waspada! 156 Kasus Baru HIV di Kabupaten Subang Didominasi Lelaki Suka Lelaki

Untuk vaksin meningitis, lanjut dia, dari produsen langsung ke sarana kesehatan yang sudah punya izin memberikan vaksin meningitis. Jemaah umrah harus dapat sendiri vaksin meningitis, beda dengan jemaah haji yang sudah satu paket.

"Kalau jemaah umrah untuk dapat vaksin meningitis harus mendapatkan secara mandiri, beda dengan jemaah haji sudah satu paket. Vaksin meningitis yang melalui dinas kesehatan hanya vaksin yang bersifat program pemerintah," ujarnya. (MGN)