LampuHijau.co.id - Ratusan orang yang tergabung Forum Buruh Depok melakukan aksi unjuk rasa ke Balai Kota dan Gedung DPRD Depok. Adapun peserta aksi unjuk rasa dari DPC KEP KSPI, FSP KEP SPSI, FSPMI, FSP Farkes, FSP Aspek Indonesia, FSP LEM, FSP SPN dan FSB Kamiparho Kota Depok, sempat melakukan aksi long march sambil mendorong sepeda motor mereka sebagai bentuk penolakan kenaikan harga BBM di Balai Kota dan Gedung DPRD Depok, Kamis (15/9/2022).

Aksi yang diikuti ratusan buruh itu berisi tiga tuntutan, yakni menolak kenaikan harga BBM, kemudian menolak Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibuslaw dan mendesak kenaikan upah sebesar 15 persen. 

Baca juga : Hakim Tipikor Bandung Perintahkan Mantan Ketua KPU Depok Ditahan

Tidak ditemui oleh Wali Kota di Gedung Balaikota Depok, aksi demo buruh beralih ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok. Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari mengatakan kita akan mendesak Wali Kota Depok untuk segera menaikan UMK akibat dari kenaikan harga BBM.

“Kami, Pimpinan dan Wakil Pimpinan DPRD Depok akan segera mendesak Wali Kota Depok untuk menaikan UMK akibat dari kenaikan harga BBM,” kata Yeti Wulandari kepada wartawan.

Baca juga : Tinjau Jalan Rusak, Wakil Ketua Komisi C DPRD Depok Desak Pemkot Segera Perbaiki

Yeti menjelaskan bahwa akibat dari kenaikan harga BBM tentu sangat berdampak langsung kepada masyarakat. Terutama kebutuhan bahan pokok. "Kami juga akan sampaikan perwakilan kami di tingkat provinsi dalam 3 tuntutan warga dan buruh Depok," ucap politisi Partai Gerindra ini.

H.Tajudin Tabri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Depok menambahkan, untuk masalah kenaikan harga BBM adalah murni keputusan pemerintah pusat. "Saya selaku perwakilan DPRD Depok siap memberikan rekomendasi atas tuntutan buruh Depok kepada pemerintah pusat," katanya. (HEN)